Special Plan: Menhan Israel: Kami Tak Butuh Izin untuk Tetap Bertahan di Lebanon

Special Plan: Israel Tidak Butuh Izin Bertahan di Lebanon

Special Plan – Dalam wawancara terbaru, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa kehadiran militer negaranya di Lebanon tidak memerlukan persetujuan dari pihak mana pun, meski AS menawarkan rencana khusus (Special Plan) untuk menarik pasukan Israel dari wilayah tersebut. Komentar Katz muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan pendiriannya mengenai rencana penarikan yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah Israel dan didukung oleh pihak AS. Dalam konteks ini, kata kunci “Special Plan” menjadi pusat perhatian, karena dianggap sebagai strategi utama yang memperkuat hubungan antara Israel dan Lebanon, sekaligus menyeimbangkan tekanan internasional terhadap keberadaan pasukan Israel di sana.

Pendapat Menhan Israel Tentang Special Plan

Katz menegaskan bahwa Israel tidak ingin mengubah posisi militer mereka di Lebanon hanya karena tekanan dari luar. “Special Plan ini mungkin baik, tetapi kami tidak butuh izin untuk tetap bertahan di sini,” ujarnya. Menurut dia, keberadaan pasukan Israel di Lebanon adalah bagian dari doktrin pertahanan yang telah direncanakan sejak awal, terutama untuk menghadapi ancaman dari gerakan Hizbullah yang selama ini aktif di wilayah perbatasan. “Kami akan tetap berada di zona keamanan Lebanon hingga mereka kehilangan senjata dan kemampuan untuk menyerang kembali,” tambah Katz dalam wawancara dengan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth.

“Special Plan ini bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, tetapi hasil dari evaluasi yang matang dan kebutuhan strategis kami di wilayah ini,” jelas Katz. Menurutnya, program penarikan yang diusulkan AS bisa menjadi titik awal, tetapi Israel tetap memiliki kebijakan sendiri untuk menyesuaikan situasi di lapangan.

Di sisi lain, Presiden Trump mengungkapkan keberatannya terhadap penarikan pasukan Israel dari Lebanon, meski ia menyetujui konsep dasar dari “Special Plan”. Dalam KTT NATO di Ankara, Trump menyatakan bahwa penarikan tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari dua zona percontohan yang dipilih bersama oleh Israel dan Lebanon. “Saya percaya Israel ingin menarik pasukan mereka dari selatan Lebanon, tetapi mereka tetap mempertahankan kehadiran di area utara sebagai bagian dari Special Plan ini,” kata Trump. Pernyataannya tersebut mencerminkan keinginan AS untuk mengurangi konflik regional sambil menjaga stabilitas di Timur Tengah.

Perjanjian Kerangka Kerja Pertama

Sebelumnya, pemerintah Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja pertama pada 26 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Perjanjian ini diinisiasi oleh AS dan diterima oleh kedua belah pihak sebagai pedoman dalam implementasi “Special Plan”. Dalam poin-poin kesepakatan, Israel menyetujui penarikan dari daerah-daerah tertentu, sementara Lebanon berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan pasukan Israel dan menjaga keamanan bersama. “Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan komitmen kami terhadap perdamaian, terutama dalam kerangka Special Plan yang dibuat bersama AS,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, dalam pernyataan resmi.

Sebagai bagian dari perjanjian, Israel menjanjikan penarikan dari dua zona yang disebut-sebut sebagai “kawasan percontohan” untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam mengikuti rencana khusus ini. Namun, Katz menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Israel, karena “Special Plan” tidak bisa dianggap sebagai keharusan, tetapi sebagai rekomendasi. “Kami akan menyesuaikan kebijakan kami sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang terus berubah di Lebanon,” jelasnya. Menurut pengamat internasional, langkah ini menunjukkan bahwa Israel masih ingin mempertahankan pengaruh militer mereka di daerah yang merupakan bagian dari perjanjian perdamaian tahun 2020.

Reaksi dari pihak Lebanon terhadap “Special Plan” tampaknya positif, meski ada beberapa keberatan dari kelompok-kelompok lokal. Duta Besar Lebanon untuk AS, Sayed Ahmed Mousa, mengatakan bahwa perjanjian ini memberikan harapan bagi perdamaian, tetapi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen Israel untuk memenuhi syarat penarikan. “Kami berharap Special Plan ini menjadi jembatan menuju konsensus yang lebih luas, terutama antara Israel dan Hizbullah,” ujarnya. Dalam konteks ini, “Special Plan” dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mencapai stabilitas jangka panjang di wilayah Lebanon-Israel.