Skip to content
After Dark
Agustus 3, 2026
Internasional

Special Plan: Kejaksaan Prancis Dalami Ujaran Rasis Senator Paraguai terhadap Mbappe

Joseph Wilson - tajuknusa.com 3 mins read

Special Plan: Kejaksaan Prancis Selidiki Ujaran Rasis Senator Paraguai terhadap Mbappe Special Plan - Kejaksaan Prancis telah memulai Special Plan khusus

Special Plan: Kejaksaan Prancis Dalami Ujaran Rasis Senator Paraguai terhadap Mbappe

Special Plan: Kejaksaan Prancis Selidiki Ujaran Rasis Senator Paraguai terhadap Mbappe

Special Plan – Kejaksaan Prancis telah memulai Special Plan khusus untuk menyelidiki dugaan ujaran rasisme yang dibuat oleh senator Paraguay, Celeste Amarilla, terhadap bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe. Penyelidikan ini diluncurkan setelah Amarilla dituduh menyampaikan komentar yang merendahkan dan menciptakan kebencian terhadap Mbappe, yang menjadi sorotan setelah kemenangan Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dengan Special Plan, kejaksaan mencoba memperkuat upaya mengatasi diskriminasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu keterlibatan politisi dalam isu rasial.

Langkah Kejaksaan Prancis

Kantor Kejaksaan Paris mengumumkan penyelidikan berlangsung setelah unit penanganan kebencian dari lini media sosial menerima laporan dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF). Amarilla, yang berusia 61 tahun dan anggota Partai Liberal Radikal Paraguay, mengunggah serangkaian komentar yang mengejek asal-usul, etnis, kewarganegaraan, dan penampilan Mbappe. Isi unggahan tersebut memicu reaksi luas, karena terjadi di tengah momentum pertandingan yang menentukan nasib Prancis di babak selanjutnya.

“Saya yakin Federasi Sepak Bola Prancis sebaiknya menyewa pengacara sebelum menyerang saya dengan ucapan tidak masuk akal,” seru Amarilla dalam wawancara dengan media, Selasa (7/7/2026), seperti dilansir AP. Pernyataan ini menunjukkan tingkat kepedasan yang tinggi, dengan menyentuh sejumlah aspek identitas Mbappe sebagai perwakilan budaya Prancis.

Dalam rangka Special Plan ini, kejaksaan Prancis menegaskan bahwa ucapan Amarilla diduga melanggar prinsip inklusivitas olahraga. Komentar-komentarnya menimbulkan kontroversi karena dikaitkan dengan penghinaan terhadap nilai-nilai persatuan dan keadilan. Jika terbukti bersalah, Amarilla bisa menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun atau denda 45.000 euro. Penyelidikan ini juga menjadi contoh penerapan Special Plan dalam mengatasi isu rasial yang muncul di kancah internasional.

Kontroversi yang Menyebar

Kasus ini mempercepat reaksi publik dan pemerintah Paraguay. Mbappe, yang sebelumnya menjadi simbol inklusifitas dalam sepak bola, secara tegas mengecam Amarilla dan menyebut senatir tersebut tidak layak menjadi wakil rakyat. Hal ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab politisi dalam mendukung atau menghambat isu keadilan sosial di luar kebijakan mereka.

Sebagai bagian dari Special Plan, kejaksaan Prancis juga memantau kesesuaian tindakan Amarilla dengan standar anti-diskriminasi yang diterapkan di lingkungan olahraga. Pemerintah Paraguay, meski menyesali sebagian komentar Amarilla, tetap menyatakan dukungan terhadap proses hukum di Prancis. Amarilla, sementara itu, berjanji akan menggugat Mbappe jika tidak ada upaya penarikan pernyataannya. Isu ini menjadi bukti bagaimana Special Plan bisa menyentuh ranah politik dan budaya secara simultan.

Konteks pertandingan melawan Prancis menjadi pemicu utama bagi Amarilla untuk menyampaikan komentar tersebut. Mbappe mencetak gol penentu melalui tendangan penalti, membawa timnas Prancis ke perempat final. Respons Amarilla terhadap keberhasilan ini dinilai sebagai tindakan menyampaikan pesan politik yang menargetkan identitas nasional Mbappe. Special Plan oleh Kejaksaan Prancis dianggap penting untuk memastikan bahwa individu yang menyampaikan ucapan rasial tidak lepas dari konsekuensi hukum.

Penyelidikan ini juga menyoroti pentingnya Special Plan dalam memperkuat pembelajaran dari kasus-kasus serupa. Sebelumnya, Prancis sudah melakukan beberapa langkah anti-diskriminasi, termasuk kebijakan spesifik untuk menangani ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Prancis dalam melindungi hak minoritas dan mencegah kebencian di ruang publik. Dengan Special Plan, sistem hukum Prancis diharapkan bisa menjadi model bagi negara-negara lain dalam menghadapi isu rasial yang berkembang.

Join the discussion