New Policy: Iran Tangkap 3.292 Warganya, Ratusan Diduga Jadi Agen Israel

Iran Menggeledah 3.292 Warga, Ratusan Diduga Bekerja Sama dengan Israel

New Policy – Dalam wacana baru terkait kebijakan keamanan yang diumumkan oleh pemerintah Iran, jumlah warga negara yang ditangkap telah mencapai 3.292 dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai New Policy, bertujuan mengendalikan ancaman dari luar negeri dan memastikan konsistensi dalam upaya menjaga keamanan nasional. Sebanyak 684 dari 3.292 orang yang ditahan diduga terlibat dalam aktivitas intelijen untuk kepentingan Israel, sedangkan 1.258 lainnya dianggap menyebarkan informasi yang bertentangan dengan agenda pemerintah. Juru Bicara Kehakiman Iran, Asghar Jahangir, mengungkapkan bahwa operasi ini dilakukan sebagai bagian dari New Policy yang diperkenalkan setelah gelombang protes anti-pemerintah di bulan Januari lalu.

Pelaksanaan New Policy dalam Pengamanan Nasional

Sejak diterapkan, New Policy telah mengubah cara pemerintah Iran menangani ancaman keamanan. Tindakan pemerintah mencakup penangkapan massa, penyitaan aset, serta pengadilan cepat yang berlangsung tanpa proses pemeriksaan lengkap. Lembaga kehakiman mengeluarkan 1.061 surat dakwaan terhadap para tersangka, dengan beberapa di antaranya diancam hukuman penjara berat. Menurut Jahangir, New Policy dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap warga yang dianggap berkolaborasi dengan negara asing, terutama dalam konteks konflik geopolitik yang semakin intensif.

Salah satu langkah kunci dalam New Policy adalah penguasaan penuh terhadap media dan kegiatan sosial. Pemerintah menutup beberapa organisasi kebijakan luar negeri dan memaksa warga yang menyebarkan pandangan berbeda untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Penyitaan aset menjadi alat penting dalam upaya ini, dengan ratusan warga di provinsi Isfahan menjadi korban pada pekan lalu. Meski pihak berwenang belum merinci jenis aset yang disita, banyak warga menganggap ini sebagai bagian dari New Policy yang menekankan kontrol ketat atas kehidupan pribadi.

Kritik Internasional terhadap New Policy

Kebijakan New Policy mendapat sorotan dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Amynty International menyatakan bahwa situasi masa perang dan ketegangan geopolitik digunakan sebagai alasan untuk menindas perbedaan pendapat secara lebih ekstrem. Organisasi ini menyoroti penangkapan massal, pengadilan sederhana, serta hukuman berat yang diberikan kepada warga yang dianggap melanggar kebijakan pemerintah. Dalam laporan terbaru, mereka menunjukkan bahwa sejak New Policy diterapkan, pemerintah Iran semakin aktif dalam menangkap individu yang dianggap menjadi pengkhianat.

Terlebih lagi, kelompok HAM Iran yang berbasis di Norwegia mengkritik peningkatan eksekusi politik. Data dari kelompok ini menunjukkan bahwa setidaknya 40 warga negara dieksekusi sejak awal tahun, termasuk 19 orang dari aksi protes anti-pemerintah. Pernyataan eksekusi ini dianggap sebagai bagian dari New Policy yang memperketat kontrol terhadap pendapat publik. Meski pemerintah Iran menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi keamanan, kritikus mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Sejumlah pakar menyatakan bahwa New Policy memperkuat posisi pemerintah dalam memperketat kebijakan anti-kontroversi. Dengan fokus pada keamanan nasional, pemerintah Iran menganggap kerja sama dengan negara asing sebagai ancaman serius. Namun, kebijakan ini juga dianggap menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap warga yang dianggap ‘tidak setia’ tetapi tidak memiliki akses ke bukti kuat. Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan New Policy telah menciptakan suasana ketakutan di antara warga Iran, terutama terhadap individu yang dianggap menyebarkan ideologi berlawanan.

“New Policy menggambarkan upaya pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap kehidupan politik warga,” kata pengamat keamanan internasional.

Selain itu, kebijakan ini mencerminkan respons tegas terhadap gelombang protes yang melibatkan lebih dari 50.000 orang. Setelah serangan udara gabungan AS dan Israel terjadi, pemerintah Iran mempercepat langkah-langkah keamanan yang diatur oleh New Policy. Selain menangkap warga, pemerintah juga menutup media yang dianggap menyebarkan kebohongan atau pandangan berlawanan. Meski New Policy dianggap sebagai kebutuhan dalam konteks ketegangan global, banyak warga negara Iran merasa bahwa kebijakan ini mengabaikan kebebasan individu dan keadilan.

Kebijakan New Policy kini menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Iran. Dengan jumlah penangkapan yang terus meningkat dan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tajam, pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas. Namun, kritikus memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak jangka panjang pada hubungan masyarakat dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks ini, New Policy tidak hanya berdampak pada warga Iran, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan internasional terutama dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh utama.