Main Agenda: Wali Kota Tidore Pastikan PPPK Tak Dirumahkan, TPP Dipotong 30 Persen

Main Agenda: Wali Kota Tidore Janji Tidak Merumahkan PPPK, TPP Dikurangi 30%

Main Agenda – Tidore Kepulauan, Beritasatu.com – Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemutusan hubungan kerja (PHK). Protes ini berlangsung di kantor wali kota pada Senin (6/7/2026), dengan peserta yang mencakup PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Mereka meminta pemerintah daerah mencari solusi defisit anggaran tanpa mengorbankan pekerjaan ribuan pegawai. Dalam Main Agenda ini, wali kota menyampaikan komitmen untuk menjaga kestabilan tenaga kerja, meski harus melakukan penghematan anggaran.

Kebijakan Efisiensi Anggaran dan TPP 30 Persen

Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa Pemkot tidak akan merumahkan PPPK sebagai langkah utama dalam menghadapi tekanan defisit anggaran. Sebagai alternatif, ia memutuskan memangkas tunjangan tambahan penghasilan (TPP) sebesar 30% untuk aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK. “Kami mengambil keputusan ini dalam Main Agenda penanggulangan krisis keuangan daerah,” ujarnya kepada wartawan. Pemangkasan TPP menjadi upaya untuk mengalokasikan dana tambahan ke sektor penting lainnya, seperti layanan publik dan infrastruktur.

“Jika anggaran belum membaik hingga akhir Desember 2026, kami akan meninjau kembali rencana. Namun, Main Agenda kami tetap jelas: PPPK tidak akan dirumahkan. Jika terpaksa mengambil langkah lebih keras, saya siap mundur dari jabatan,” tegas Muhammad Sinen.

Pemkot Tidore Kepulauan menghadapi defisit anggaran mencapai lebih dari Rp 50 miliar, yang menyebabkan kebutuhan untuk mengurangi biaya operasional. Meski pemotongan TPP 30% menghasilkan dana sekitar Rp 25 miliar, kekurangan anggaran masih terasa. “Kami tidak ingin mengorbankan 2.000 pegawai, karena mereka menjadi tulang punggung keluarga dan pendukung perekonomian daerah,” lanjutnya. Pemangkasan ini juga dilakukan sebagai bagian dari Main Agenda efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Langkah Strategis dan Harapan ke Pemerintah Pusat

Untuk mengatasi defisit anggaran yang signifikan, Muhammad Sinen berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK melalui skema transfer ke daerah (TKD). Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk PPPK dan paruh waktu mencapai Rp 111 miliar per tahun, sehingga pengalihan dana dari pusat akan menjadi solusi efektif. “Dengan Main Agenda ini, kami percaya defisit anggaran bisa ditutup sepenuhnya jika bantuan dari pusat terus diberikan,” tambahnya. Proyeksi anggaran tersebut menjadi dasar utama untuk kebijakan penghematan yang diterapkan.

Pemkot Tidore Kepulauan juga memperketat pengelolaan anggaran dengan melakukan pendataan seluruh ASN, PPPK, dan pegawai paruh waktu. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo menjelaskan bahwa pendataan ini dilakukan sebagai langkah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan data kepegawaian akurat. “Kami ingin menyelaraskan data antara Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah agar kebijakan selanjutnya bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya. Pendekatan ini diharapkan bisa mendukung Main Agenda pemerintah daerah dalam mengurangi beban keuangan.

Dalam Main Agenda ini, PPPK juga menunjukkan kekhawatiran akan dampak dari pemotongan TPP. Seorang dari mereka menyatakan bahwa banyak pekerja mengandalkan SK pengangkatan sebagai jaminan pinjaman di bank. “Kami merasa khawatir, karena pemotongan 30% akan berdampak signifikan pada penghasilan,” ungkap sumber terpercaya. Ini menjadi isu utama dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung, dengan peserta meminta pemerintah daerah lebih transparan dalam menyampaikan rencana anggaran.

Konsensus dan Kemitraan dalam Main Agenda

Wali Kota Tidore Kepulauan berharap ada konsensus antara pihak pemerintah dan pegawai dalam menghadapi krisis anggaran. “Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan harmonis dengan PPPK, sekaligus menjaga kesejahteraan mereka,” jelas Muhammad Sinen. Pemangkasan TPP dan penolakan PHK menjadi bagian dari Main Agenda yang diusungnya sebagai solusi terbaik saat ini. Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar.

Main Agenda ini juga membawa perubahan dalam sistem penggajian pegawai. Pemkot Tidore Kepulauan berupaya memastikan bahwa kebijakan penghematan tidak mengganggu kinerja seluruh sektor. “Kami mencoba memperbaiki sistem, agar kebijakan yang diambil tetap efektif dan adil,” kata Muhammad Sinen. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan contoh terbaik dalam menghadapi krisis anggaran di tengah tantangan pandemi dan inflasi yang masih terjadi.

Reaksi Masyarakat dan Peran Main Agenda

Aksi penolakan dari PPPK menjadi sorotan masyarakat setempat, dengan banyak pihak mendukung langkah wali kota dalam Main Agenda menjaga kestabilan tenaga kerja. Warga menilai bahwa pemangkasan TPP adalah solusi terbaik dibandingkan dengan PHK, karena masih memberikan penghasilan sebagian besar. “Kami percaya Main Agenda ini akan membantu masyarakat tetap produktif,” kata seorang warga. Namun, ada pihak yang mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu diiringi dengan langkah penguatan perekonomian daerah.

Dalam Main Agenda ini, keputusan Pemkot Tidore Kepulauan akan menjadi bahan evaluasi oleh pihak tertentu, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami berharap semua kebijakan ini bisa berjalan transparan dan akuntabel,” imbuh Muhammad Sinen. Dengan pengaturan yang tepat, Main Agenda ini diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.