Topics Covered: KPK Sita Uang hingga Perhiasan Seusai Geledah Kantor Bupati Sukoharjo

KPK Sita Uang dan Perhiasan di Kantor Bupati Sukoharjo

Topics Covered: Badan Penyelidikan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dalam operasi penyitaan yang berlangsung pada 14 hingga 15 Juli 2026, penyidik KPK menggeledah kantor bupati serta sejumlah lembaga perangkat daerah (OPD) untuk mengumpulkan bukti tambahan. Dalam proses ini, uang tunai, perhiasan, dan dokumen penting berhasil disita, membuka kemungkinan peningkatan konstruksi kasus.

Pemeriksaan di Enam Lokasi Utama

Penyidik KPK mengunjungi total enam lokasi selama dua hari, termasuk kantor dinas Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan, Pertanian, dan Kesehatan. Pada hari pertama, mereka fokus pada pemeriksaan barang bukti yang diduga terkait praktik pungutan di luar anggaran. Di hari kedua, penyidik meninjau tiga tempat lain, seperti Dinas Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk melengkapi investigasi terhadap jaringan korupsi yang dikabarkan menyentuh berbagai sektor pemerintahan.

“Dua hari ini, tim penyidik memeriksa berbagai lokasi untuk memastikan semua bukti terkumpul. Kami terus memperkuat keterlibatan Etik Suryani dan timnya dalam kasus ini,” ungkap Budi Prasetyo, juru bicara KPK, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Dari hasil pemeriksaan, KPK berhasil mengamankan beberapa dokumen penting yang menjadi kunci pengembangan kasus. Selain itu, uang tunai dalam jumlah besar serta perhiasan mewah juga disita sebagai bukti penggunaan dana hasil pemerasan. Pemilik barang bukti yang disita akan diungkapkan secara resmi dalam laporan penyidikan berikutnya.

Kasus Korupsi yang Diduga Sistematis

Menurut Budi Prasetyo, investigasi ini mengungkap bahwa Etik Suryani diduga meminta setoran rutin dari OPD di Kabupaten Sukoharjo, yang kemudian dialirkan ke pihak-pihak tertentu. Praktik ini disebut sebagai bentuk pungutan liar yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Jumlah total dana yang diterima mencapai Rp4,93 miliar, dengan Rp2,93 miliar dari upah pungut dan Rp2 miliar dari setoran rutin.

“KPK sedang menelusuri mekanisme korupsi yang berbasis kepentingan pribadi. Dana tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi seperti renovasi rumah dan pembelian kendaraan,” jelas Budi. “Pemeriksaan di berbagai lokasi bertujuan menemukan titik temu antara pengelolaan dana dan aktivitas korupsi yang terjadi.”

Kasus ini juga menyoroti peran OPD sebagai pelaku pungutan tambahan. Dinas Pendidikan dan Kesbangpol menjadi fokus utama karena diduga terlibat dalam sistem pengumpulan dana yang tidak transparan. Sejumlah petugas di OPD kemudian diperiksa untuk memastikan ada indikasi pelanggaran hukum. Proses investigasi ini menjadi contoh bagaimana KPK mengungkap korupsi secara sistematis di lingkungan pemerintahan daerah.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu Etik Suryani, Richard Tri Handoko (Kepala BPKAD Sukoharjo), dan Tri Mulyo (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah). Ketiganya sedang menjalani penahanan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, hingga 29 Juli 2026. Penyidikan lanjutan juga melibatkan pemeriksaan saksi serta analisis transaksi keuangan untuk memperjelas alur dana korupsi.

Kasus ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat Sukoharjo, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengungkapan bukti-bukti fisik seperti perhiasan dan uang tunai juga memperkuat kesan bahwa korupsi terjadi secara nyata dan terukur. Dengan memperoleh bukti tambahan, KPK semakin dekat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tersebut.

Topics Covered dalam penyelidikan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan dana daerah, mulai dari proses pengumpulan setoran hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Langkah-langkah KPK dalam menggeledah kantor dan lembaga terkait menjadi bukti bahwa penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan terarah. Proses ini juga menunjukkan komitmen lembaga antikorupsi untuk menjaga integritas pemerintahan daerah.