New Policy: KPK Cek Asal-usul dan Keaslian 55 Kg Platinum di Mobil Bupati Langkat

KPK Cek Asal Usul dan Keaslian 55 Kg Platinum Bupati Langkat

New Policy yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memperkuat komitmen untuk transparansi dalam penyelidikan kasus korupsi. Pada Senin (6/7/2022), KPK melakukan investigasi terhadap 55 kg platinum yang ditemukan di mobil Bupati Langkat Syah Afandin. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengungkap keaslian logam langka tersebut, yang menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui New Policy yang lebih ketat.

Pemeriksaan Terhadap 55 Kg Platinum

Dalam operasi penyergapan beberapa waktu lalu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti dari Syah Afandin, termasuk uang tunai Rp 100 juta, mata uang asing senilai Rp 1,22 miliar, serta 55 keping logam platinum. Selain itu, penyidik juga menyita dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan saldo sekitar Rp 2,27 miliar, barang bukti elektronik, dan berbagai dokumen. New Policy dalam pemeriksaan ini melibatkan kerja sama dengan ahli eksternal untuk memastikan bahwa setiap item yang diperoleh memiliki asal usul yang jelas dan keaslian yang terbukti.

“Penyidik akan menganalisis mengapa platinum tersebut berada dalam penguasaan bupati,” tambah Budi Prasetyo, juru bicara KPK. “Termasuk mengusut asal-usulnya dan hubungan dengan kasus suap yang sedang diselidiki.” New Policy yang diterapkan menjadi alat untuk mempercepat proses validasi, memastikan semua barang bukti diperiksa secara mendalam.

Kasus Suap dan Tersangka

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat periode 2025-2026. Penetapan tersebut diumumkan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/7/2026). Berdasarkan penyelidikan, Syah Afandin diduga menerima uang suap sebesar Rp 800 juta dari total komitmen Rp 1,117 miliar yang dijanjikan Yaqub. New Policy ini tidak hanya menargetkan barang bukti fisik, tetapi juga menggali keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan korupsi.

Pemeriksaan terhadap logam mulia ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara 55 kg platinum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, penyidik juga mengusut asal-usul dana yang diterima Syah Afandin, termasuk gratifikasi Rp 3,5 miliar yang berhubungan dengan pengangkatan kepala sekolah SD/SMP, perekrutan pejabat daerah, hingga pengadaan seragam dasar. New Policy KPK menekankan transparansi, sehingga setiap langkah investigasi dirancang untuk meminimalkan kesalahan interpretasi dan meningkatkan akurasi.

Dalam kasus ini, KPK memastikan bahwa 55 kg platinum tidak hanya diperiksa secara fisik, tetapi juga melalui data keuangan dan dokumen terkait. New Policy yang dijalankan mengharuskan penyidik memverifikasi setiap transaksi yang terkait dengan logam tersebut, termasuk asal usul dan alur distribusinya. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk mengadopsi pendekatan investigasi yang lebih sistematis dan berbasis bukti.

Kasus suap ini menjadi contoh nyata bagaimana New Policy KPK berperan dalam mengungkap praktik korupsi yang lebih kompleks. Pemeriksaan terhadap 55 kg platinum dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelidiki keuntungan yang diduga diperoleh oleh Syah Afandin. Proyek yang dikaitkan dengan dugaan suap mencakup 80 paket pekerjaan pendidikan senilai Rp 9,5 miliar serta lima paket di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan nilai Rp 748 juta. New Policy membantu mempercepat proses pengungkapan kebenaran dengan integrasi teknologi dan ahli eksternal.