New Policy: Gelar Aksi Nasional Serentak di 300 Lokasi, PMII Bawa 6 Tuntutan

PMII Gelar Aksi Nasional Serentak di 300 Lokasi dengan 6 Tuntutan

New Policy kini menjadi fokus utama aksi nasional yang digelar secara serentak oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) pada 22 hingga 24 Juni 2026. Aksi ini menyasar hampir 300 titik di berbagai wilayah Indonesia, dengan tujuan menyuarakan enam tuntutan penting yang dianggap kritis dalam New Policy pemerintah. Sebagai bagian dari upaya mengawasi kebijakan nasional, PMII memastikan keberhasilan New Policy menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan masa depan.

Pemimpin PMII Instruksikan Aksi Serentak

Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyulloh Cokro, memberikan arahan khusus kepada seluruh kader untuk melaksanakan aksi nasional secara serentak. “Melalui New Policy, kami mengharapkan partisipasi aktif mahasiswa dalam memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat,” terangnya dalam pernyataan resmi, Minggu (21/6/2026).

“New Policy harus menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas, termasuk dalam pengelolaan ekonomi dan pelayanan publik. Kami menilai ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tuntutan-tuntutan yang menjadi prioritas PMII,” tambah Shofiyulloh.

Tuntutan Utama PMII dalam Konteks New Policy

Dalam aksi tersebut, PMII mengajukan enam tuntutan yang dipandang relevan dalam mengawasi New Policy pemerintah. Berikut rincian tuntutan tersebut:

1. New Policy tentang Penegakan Pasal 33 UUD 1945 harus diterapkan secara konsisten dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Hal ini dianggap penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya berpijak pada aspek keuangan tetapi juga mengutamakan kesejahteraan rakyat.

2. New Policy harus mencakup pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi yang lebih baik. PMII menilai kebijakan transparansi menjadi kunci untuk mencegah korupsi dan memperkuat akuntabilitas kebijakan.

3. New Policy dalam bidang ekonomi perlu memperkuat kemandirian nasional. PMII menekankan perlunya pengurangan ketergantungan pada impor dan pengembangan sektor lokal yang mampu menyerap tenaga kerja.

4. New Policy harus melibatkan evaluasi struktur Kabinet Merah Putih untuk memastikan efektivitas kebijakan. Ini menjadi tuntutan agar pemerintahan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. New Policy dalam organisasi juga menuntut reset Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). PMII menilai kebijakan ini perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mengatur distribusi sumber daya.

6. New Policy harus mengangkat kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas. PMII menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan adalah fondasi untuk membangun generasi penerus yang tangguh.

Makna Aksi Nasional dalam New Policy

Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil, menegaskan bahwa New Policy harus menjadi kerangka utama dalam pembangunan nasional. “Aksi ini adalah wujud komitmen mahasiswa untuk menjaga New Policy tetap relevan dan berdampak pada kehidupan masyarakat,” jelasnya. Fadhil menambahkan bahwa tuntutan-tuntutan PMII dalam New Policy diharapkan bisa memperkuat konsistensi pemerintahan dalam melayani rakyat.

Dengan New Policy yang menjadi dasar aksi, PMII mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses New Policy, termasuk melalui aksi nasional seperti ini,” lanjut Fadhil. Ia juga menyoroti perlunya New Policy yang inklusif, yang mampu mencakup kepentingan semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan kecil dan menengah.

Aksi serentak ini diharapkan menjadi bentuk pengawasan yang konsisten terhadap New Policy pemerintah. Dengan 300 lokasi yang terlibat, PMII ingin memastikan tuntutan-tuntutan mereka diperhatikan oleh pihak berwenang. “Kami yakin New Policy yang diusulkan akan menjadi peluang untuk memperbaiki sistem kebijakan nasional,” pungkas Shofiyulloh. Melalui New Policy, PMII ingin menciptakan transformasi positif dalam kehidupan bangsa, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.