Main Agenda: Guru Besar UGM: MBG untuk Tingkatkan Status Gizi Bukan Atasi Stunting

Main Agenda: MBG untuk Tingkatkan Status Gizi, Bukan Hanya Atasi Stunting

Main Agenda menjadi isu utama dalam diskusi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali menjadi sorotan publik setelah dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) mencuat. Pemerintah kini sedang mengevaluasi MBG sambil mengarahkan fokus ke kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai strategi utama meningkatkan status gizi secara holistik.

Penyempurnaan Sistem MBG Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

Prof Sri Raharjo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan bahwa penyempurnaan MBG harus didasari pemahaman yang jelas antara tujuan program dan manfaat yang sebenarnya. Ia menyatakan bahwa MBG bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gizi secara menyeluruh, bukan hanya sebagai jawaban langsung terhadap stunting. “MBG sebenarnya bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, meski sering kali dianggap sebagai upaya langsung mengurangi stunting, padahal keduanya memiliki pendekatan yang berbeda,” kata Sri, Selasa (30/6/2026).

Korupsi dan Kesenjangan Sistem dalam MBG

Sri mengkritik kesenjangan antara target dan persiapan pendukung program MBG, seperti infrastruktur, tenaga kerja, dan sistem distribusi pangan yang tidak memadai. Hal ini, katanya, menciptakan peluang korupsi yang terjadi karena proses birokrasi yang kompleks, dengan melibatkan SPPG, lembaga kepercayaan, serta mitra pelaksana. “Korupsi dipengaruhi oleh pelakunya, tetapi juga bisa muncul dari desain program yang tidak jelas,” tambahnya. Ia menyoroti alokasi anggaran besar melalui pembentukan BGN sebagai salah satu penyebab permasalahan ini.

Menurut Sri, pendekatan lintas sektor seperti program stunting lebih terstruktur dibandingkan menciptakan lembaga baru. Dengan demikian, pengalaman pemerintah dalam mengurangi stunting yang melibatkan beberapa kementerian dan daerah seharusnya dijadikan dasar untuk mengembangkan MBG agar lebih efektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga dan kejelasan tujuan.

Salah satu solusi yang diusulkan Sri adalah penggunaan mekanisme sederhana seperti kantin atau dapur sekolah yang sudah ada. Pendekatan ini, katanya, akan meminimalkan risiko korupsi karena proses distribusinya lebih transparan dan mudah dikawasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya melakukan pengukuran kondisi gizi awal (baseline) sebelum program dijalankan, agar hasilnya dapat diukur berdasarkan peningkatan nyata, bukan hanya jumlah makanan yang diberikan.

“Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, maka yang layak menerima MBG adalah masyarakat yang memang memiliki gizi rendah atau berada di ambang keterlambatan,” tambahnya.

Pemerintah harus memastikan bahwa MBG menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi, bukan hanya sebagai program terpisah. Hal ini menurut Sri, akan memperkuat peran MBG dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara jangka panjang. Dengan menegaskan fokus utama program, pemerintah bisa menghindari kesan bahwa MBG hanya sebagai upaya menangani stunting, sementara sebenarnya memiliki potensi yang lebih luas.

Program MBG juga perlu diimbangi dengan pendekatan edukasi gizi yang aktif, agar masyarakat memahami cara memanfaatkan manfaat program secara optimal. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memantau distribusi dan konsumsi makanan dapat meningkatkan akuntabilitas. Sri menyarankan agar MBG tidak hanya menjadi alat pembagian bantuan, tetapi juga menjadi platform untuk membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Main Agenda dalam program MBG bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, evaluasi yang terus-menerus dan keterlibatan masyarakat akan membantu menjamin bahwa program ini benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan status gizi secara berkelanjutan dan efektif.