Latest Program: PPP Hormati Keputusan MK Soal Pilkada Langsung, Mardiono: Jalani Saja

PPP Hormati MK Tentukan Pilkada Langsung, Mardiono: Jalani Saja

Latest Program – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam acara pelantikan pengurus DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPC PPP kabupaten/kota periode 2026–2031 di Mataram, Ketua Umum PPP Mardiono menegaskan bahwa sistem ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan dalam demokrasi Indonesia. “Keputusan MK tidak mengubah mekanisme pilkada apa pun, jadi kita hanya perlu menjalankannya saja,” ujar Mardiono, sebagaimana dilaporkan Antara, Sabtu (5/7/2026). Ia menambahkan, seluruh pihak wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokratis.

Putusan MK dan Konteks Perubahan Sistem Pilkada

MK melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap diadakan secara langsung. Keputusan ini diterbitkan setelah adanya permohonan uji materi yang ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada karena pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik aktual maupun potensial. Mardiono menyoroti bahwa keputusan ini memperkuat prinsip asas langsung dalam sistem demokrasi.

Perspektif PPP terhadap Pilkada Langsung

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan bahwa partainya secara konsisten mendukung pemilihan langsung sebagai bentuk perwakilan rakyat. “Pilkada langsung telah menjadi kekhususan daerah yang diatur dalam konstitusi, dan seluruh prosesnya harus tetap dihormati,” jelasnya. Menurut Mardiono, sistem ini tidak hanya mencerminkan keinginan rakyat, tetapi juga memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ia menekankan bahwa keputusan MK memberikan kejelasan hukum bagi pelaksanaan Pilkada, yang menjadi bagian dari Latest Program Partai PPP.

Sebagai bagian dari Latest Program partai, Mardiono juga menyampaikan dukungan terhadap reformasi sistem pemilu yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilihan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada, baik sebagai pemilih maupun partisipan dalam proses demokrasi. Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu dan memastikan prosesnya berjalan lancar.

Keputusan MK ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen dan kader PPP. “Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang terpilih secara langsung, bukan hanya melalui representasi partai,” tutur salah satu kader PPP. Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada harus tetap berdasarkan asas umum pemilu, sekaligus menghormati kekhususan daerah yang diatur dalam konstitusi. Ia menekankan bahwa MK berperan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi.

Dalam konteks Latest Program yang sedang berlangsung, MK dianggap sebagai lembaga yang penting dalam memberikan arahan kepada penyelenggara pemilu. Putusan ini menunjukkan komitmen MK untuk menjaga stabilitas sistem demokrasi Indonesia. Mardiono berharap keputusan tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang transparan dan adil. “Kita harus bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Latest Program kebijakan PPP, keputusan MK menjadi bukti bahwa partai tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Pemilihan langsung tidak hanya memperkuat peran rakyat dalam memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk mencegah korupsi dan kecurangan dalam proses pemerintahan. Mardiono mengatakan bahwa PPP akan terus berupaya memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan memperkuat partisipasi politik masyarakat.