Topics Covered: Ojol Jadi UMKM (10): Akses KUR Jadi Harapan Driver, tetapi Kemudahan Jadi Penentu

Ojol Jadi UMKM (10): Akses KUR Jadi Harapan Driver, tetapi Kemudahan Jadi Penentu

Topics Covered – Jakarta, Beritasatu.com – Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengklasifikasikan pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro menerima respons yang beragam dari mitra platform. Kebijakan ini menjadi harapan bagi sejumlah driver karena dianggap dapat membuka akses pembiayaan usaha, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Banyak mitra percaya bahwa manfaat dari status UMKM akan terasa jika proses pengajuan modal usaha benar-benar lebih mudah.

Proses Pembiayaan UMKM: Harapan dan Tantangan

Pemerintah menyatakan bahwa perubahan status tersebut bertujuan untuk memudahkan akses ke program pemberdayaan, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis. Namun, sejumlah driver mengungkapkan keraguan terhadap kemudahan prosedur. Seorang pengemudi di Tangerang, Setyo, mengatakan bahwa meski menjadi UMKM, dia masih bimbang karena proses pinjaman resmi dianggap rumit dan memakan waktu.

“Kalau nanti jadi UMKM, bisa pinjam modal yang bunganya kecil. Ya, saya pilih itu. Siapa yang enggak mau? Lumayan buat tambah usaha kecil-kecilan,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Selasa (14/7/2026). Namun, ia menambahkan, “Takutnya banyak syarat, harus ini itu. Ujung-ujungnya susah juga. Kalau dipermudah, saya lebih pilih UMKM daripada pinjam online.”

Kebutuhan Harian: Antara Kecepatan dan Kepraktisan

Di sisi lain, driver lain seperti Oky dari Bekasi lebih memilih layanan pinjaman digital karena kecepatan pencairan dana. Menurutnya, kebutuhan harian sering kali tidak bisa menunggu proses administrasi yang memakan waktu. “Kalau lagi kepepet, pake paylater. Enggak perlu bawa surat atau urus macam-macam. Cepat cairnya,” ujarnya.

Topics Covered menunjukkan bahwa kepraktisan layanan pinjaman digital memiliki dampak negatif, seperti kenaikan cicilan yang mengurangi pendapatan dari bekerja sebagai pengemudi. “Saya harap status UMKM benar-benar diikuti kemudahan akses KUR atau pembiayaan resmi dengan bunga lebih kecil. Asal gampang dan enggak ribet, pasti pilih yang resmi,” katanya.

Perubahan status ini juga diharapkan bisa meningkatkan akses ke pelatihan dan pendampingan usaha yang lebih terstruktur. Namun, sejumlah mitra meragukan apakah kebijakan ini benar-benar akan memperbaiki kondisi mereka. “Kurangnya kemudahan akses ke KUR jadi penentu apakah kebijakan ini berhasil atau tidak,” tambah Setyo.

Menurut ahli ekonomi, akses ke KUR bisa menjadi solusi jangka panjang bagi mitra ojol yang ingin membangun usaha sampingan. Namun, pengemudi yang belum pernah menggunakan pinjaman resmi mengatakan bahwa mereka perlu informasi yang jelas tentang persyaratan dan cara pengajuan. “Kalau ada panduan yang mudah, mungkin banyak yang tertarik mencoba,” kata salah satu mitra yang mempercayai kebijakan ini.

Beberapa driver juga mengungkapkan bahwa menjadi UMKM bisa memberikan keuntungan seperti pengakuan resmi dan akses ke bantuan pemerintah. “Kalau bisa juga diberi subsidi atau pelatihan, pasti lebih baik. Tapi yang paling penting, biaya pinjamnya harus lebih rendah dari yang online,” ujarnya. Pemerintah telah menegaskan bahwa status UMKM bukan hanya sekadar klasifikasi administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup mitra ojol.

Dalam konteks Topics Covered, perlu ada harmonisasi antara kebijakan UMKM dan akses ke pembiayaan resmi. KUR dan program pemberdayaan usaha bisa menjadi peluang besar jika dijalankan dengan baik. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemudahan proses administrasi, transparansi biaya, dan kecepatan pencairan dana. “Saya harap pemerintah benar-benar memperhatikan masalah ini karena keberlanjutan bisnis ojol sangat penting,” pungkas Oky.