Special Plan: Alarm PHK Indonesia (1): Ekonomi Tumbuh, Mengapa PHK Terus Bertambah?

Special Plan: Ekonomi Tumbuh, Mengapa PHK Terus Bertambah?

Special Plan – Dalam rangkaian Special Plan terkini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai lebih dari 5% pada tahun 2025 ternyata tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan lapangan kerja. Fakta ini memicu penelusuran lebih dalam mengenai dinamika pasar tenaga kerja yang terus meningkat, meski kinerja ekonomi secara keseluruhan masih dalam kondisi positif. Selama tiga setengah tahun terakhir, total pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 254.809 orang, menunjukkan adanya paradoks pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Berbagai sektor usaha mengalami tekanan signifikan, seperti manufaktur, tekstil, ritel, dan digital. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, 88.830 pekerja terkena PHK pada 2025, dengan angka tersebut meningkat menjadi 23.470 dalam periode Januari-Mei 2026. Fenomena ini semakin terlihat jelas di perusahaan teknologi seperti Tokopedia Group dan TikTok, meski manajemen mereka membantah klaim bahwa PHK mencapai 90% dari karyawan. Special Plan kali ini akan menggali penyebab tersembunyi di balik angka tersebut.

Pengaruh Kenaikan Biaya Produksi pada Industri Manufaktur

Sektor manufaktur menjadi pemicu utama PHK dalam beberapa tahun terakhir. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan global dan kenaikan biaya produksi berdampak langsung pada keputusan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional.

“Sektor manufaktur sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Ketika permintaan ekspor menurun dan biaya logistik naik, perusahaan memilih untuk mengotomatisasi atau menutup produksi, yang berujung pada PHK,”

katanya dalam wawancara dengan Beritasatu.com.

Kenaikan harga bahan baku impor dan pelemahan nilai tukar rupiah memperparah tekanan ini. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada ekspor harus beradaptasi dengan persaingan global yang semakin ketat. Di sisi lain, sektor ritel juga mengalami krisis akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menambahkan bahwa pertumbuhan e-commerce memicu penutupan pusat perbelanjaan dan supermarket, sehingga mempercepat peningkatan PHK. Special Plan ini menyoroti bagaimana transformasi digital dan globalisasi menyebabkan ketimpangan dalam perekrutan tenaga kerja.

Analisis Pertumbuhan yang Tidak Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat luas, seperti yang diungkapkan oleh peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.

“Fenomena jobless growth terjadi ketika ekonomi tetap berkembang, tetapi lapangan kerja tidak meningkat secara proporsional. Ini mengindikasikan pertumbuhan yang tidak inklusif,”

jelasnya dalam penelusuran Special Plan.

Data menunjukkan bahwa meskipun investasi mengalami peningkatan 12,7% pada 2025, penyerapan tenaga kerja hanya bertambah 10,4%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi kini menciptakan lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan masa lalu. Special Plan menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka Produk Domestik Bruto (PDB) semata, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kenaikan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pekerjaan.

Kondisi ini mengungkapkan bahwa sektor-sektor yang tumbuh cepat, seperti teknologi dan e-commerce, justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja dibandingkan sektor konvensional. Misalnya, di sektor tekstil, otomatisasi mesin dan penggunaan tenaga kerja terampil meningkatkan efisiensi tetapi mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan. Special Plan berupaya mengidentifikasi peran pemerintah dan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan ini, termasuk kemungkinan kebijakan pengamanan lapangan kerja bagi sektor yang rentan.

Dalam rangka mengatasi krisis PHK, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih seimbang. Kebijakan seperti Special Plan yang menyasar penguatan sektor riil dan pendidikan vokasional diharapkan bisa mempercepat penyerapan tenaga kerja. Selain itu, inisiatif pengurangan biaya produksi melalui bantuan subsidi dan dukungan pasar dalam negeri juga diusulkan sebagai langkah strategis. Special Plan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dalam pembangunan.