New Policy: Viral Kopdes Merah Putih Dibangun di Tengah Sawah hingga Depan Kuburan

Kopdes Merah Putih Viral: New Policy di Tengah Sawah dan Depan Kuburan

New Policy – Kopdes Merah Putih, atau Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP), menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah video penjelasan tentang lokasinya dianggap tak biasa. Program New Policy yang mendorong pembangunan kopdes di tengah persawahan, dekat kompleks pemakaman, bahkan di kawasan hutan, memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sejumlah warganet mempertanyakan kebijakan tersebut, sementara pihak pemerintah mengakui bahwa kritik bisa menjadi masukan untuk evaluasi lebih lanjut.

Proyek New Policy dan Kontroversi Lokasi

Dalam video TikTok yang viral, seorang pengguna menyoroti penempatan bangunan koperasi desa di tengah sawah dengan narasi:

“Heran bangunan koperasi desa di tengah sawah, sebuah bangunan yang jauh dari permukiman warga berdiri di tengah persawahan.”

Video tersebut menunjukkan contoh fisik dari New Policy, di mana koperasi desa dibangun di area yang tidak konvensional. Lokasi seperti di Kelurahan Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dianggap menimbulkan pertanyaan karena dekat dengan kawasan pemakaman.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), jumlah kopdes yang diterapkan dalam New Policy mencapai ratusan di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses layanan keuangan dan pelayanan desa, serta memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, terlepas dari tujuan baik, penggunaan lahan yang tidak optimal tetap memicu pertanyaan mengenai efektivitas dan dampaknya.

Catatan Warganet dan Perbandingan dengan Situasi Lokal

Beberapa warganet juga menyoroti lokasi kopdes lain yang dianggap lebih strategis. Seorang pengguna menyebutkan:

“Di desaku malah di depan lapangan bola, yang ada di atas bukit, belakangnya tempat pembuangan sampah.”

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan New Policy tidak selalu konsisten dalam penempatan fisik. Dinamika lokal, seperti kebutuhan aksesibilitas atau kebersihan lingkungan, menjadi pertimbangan yang tidak terabaikan.

Kritik terhadap New Policy ini juga melibatkan penggunaan lahan pertanian untuk kegiatan non-agro. Dalam beberapa kasus, bangunan kopdes berdiri di tengah sawah, yang dianggap mengganggu produktivitas pertanian. Meski demikian, pihak pemerintah mengklaim bahwa lokasi tersebut dipilih untuk memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan mempercepat distribusi layanan.

Penjelasan Menteri Koperasi dan Evaluasi Kebijakan

Menyikapi fenomena viral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa New Policy tersebut sebenarnya bertujuan mengoptimalkan manfaat dari proyek pengembangan desa. “Sebenarnya maksudnya baik. Kan mereka mengingatkan kita perlu ada yang dievaluasi,” katanya saat memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Ferry, meskipun terdapat kritik terhadap lokasi kopdes yang dianggap kurang ideal, pemerintah tetap terbuka untuk pertimbangan tersebut. Ia menekankan bahwa New Policy tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengakui pentingnya masukan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Kami akan memperbaiki dan menyesuaikan berdasarkan feedback yang diberikan,” tambahnya.

Dengan penjelasan tersebut, New Policy dianggap sebagai langkah untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Meski kontroversi masih terus berkembang, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi lanjutan diharapkan bisa memberikan arah yang lebih tepat untuk implementasi program ini di masa depan.