Key Discussion: Susun Kebijakan Tepat Sasaran, Mendagri Ajak Pemda Maksimalkan DTSEN Versi 3

Mendagri Ajak Pemda Manfaatkan DTSEN Versi 3 untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Key Discussion: Pentingnya Data Terkini dalam Perencanaan Kebijakan

Key Discussion: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti peran penting Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 dalam membantu pemerintah daerah (Pemda) merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) dan Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Tito meminta seluruh Pemda untuk memaksimalkan penggunaan DTSEN Versi 3 sebagai dasar pengambilan keputusan. Data tersebut, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dirancang untuk memperkuat akurasi kebijakan daerah dengan menyajikan informasi masyarakat yang lebih lengkap dan terkini.

Koordinasi untuk Memastikan Konsistensi Data

Dalam Key Discussion, Mendagri menekankan bahwa kebijakan daerah harus didasarkan pada data yang relevan dan terpadu. DTSEN Versi 3 Tahun 2026 tidak hanya menyajikan data sosial dan ekonomi, tetapi juga dirancang untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber agar tidak ada perbedaan atau kekosongan dalam pelaporan. “Kami berharap Pemda dapat lebih serius dalam mengakses dan memanfaatkan DTSEN ini, karena data yang akurat akan membantu meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan atau pembangunan,” jelas Tito. Ia menambahkan, data ini menjadi alat penting untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan kondisi nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah direkonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Proses sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data antara BPS dan instansi terkait. “DTSEN Versi 3 menggabungkan data populasi, ekonomi, dan sosial dalam satu sistem, sehingga memudahkan analisis dan perencanaan kebijakan daerah,” tambah Amalia. Ia juga menegaskan bahwa data ini telah memperbarui informasi sebelumnya, termasuk jumlah penduduk dan rumah tangga yang tercatat.

Langkah Konkret untuk Mengoptimalkan DTSEN

Dalam Key Discussion, Tito mengajak Pemda untuk aktif terlibat dalam peluncuran DTSEN Versi 3. “Pemda harus mengundang Kepala BPS setempat untuk memaparkan DTSEN ini, karena data yang diberikan akan menjadi bahan acuan utama dalam mengambil keputusan,” ujarnya. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat keterlibatan Pemda dalam pembangunan berbasis data. Selain itu, Tito juga meminta Pemda untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik daerah dalam menggunakan DTSEN, agar data tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal.

Amalia menyebutkan bahwa DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290.125.073 individu dan 95.980.577 keluarga. Data ini menjadi acuan untuk berbagai program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah yang sedang di evaluasi. “DTSEN memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan program,” tuturnya. Dengan data yang lebih lengkap, Pemda dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, seperti keluarga miskin, muda, atau usia lanjut.

Manfaat DTSEN dalam Mempercepat Kebijakan Daerah

Dalam Key Discussion, Tito mengingatkan bahwa data yang akurat adalah kunci keberhasilan kebijakan daerah. DTSEN Versi 3 Tahun 2026 diharapkan bisa menjadi alat efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara real-time. “Data ini tidak hanya membantu mengukur progres, tetapi juga memberikan masukan untuk penyesuaian kebijakan,” kata Tito. Ia mencontohkan bahwa data penduduk dan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan atau penyaluran bantuan.

Amalia juga menjelaskan bahwa DTSEN Versi 3 memiliki fitur yang lebih canggih dibanding versi sebelumnya. “Data ini bisa diakses secara digital dan diintegrasikan dengan sistem kependudukan, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa penggunaan data yang terpadu akan meningkatkan efisiensi dalam proses kebijakan, karena tidak ada perbedaan informasi antar instansi. “Dengan DTSEN, Pemda dapat lebih cepat merespons perubahan ekonomi atau sosial di wilayah masing-masing,” tutup Amalia.

“DTSEN Versi 3 merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah. Dengan data yang lengkap, Pemda bisa lebih baik memprediksi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan target yang ingin dicapai,”

ujar Tito Karnavian dalam Key Discussion yang diadakan bersamaan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah.