Main Agenda: PM Anwar Pastikan Usir WN Israel yang Masuk Malaysia

PM Malaysia Tetapkan Prioritas Deportasi Warga Negara Israel yang Memasuki Tanah Air

Main Agenda – Jakarta, Beritasatu.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan deportasi warga negara Israel yang ditemukan masuk ke Malaysia tanpa izin. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan Main Agenda yang bertujuan memperkuat pengakuan negara-negara kawasan terhadap keputusan Malaysia dalam isu keterlibatan Israel dalam konflik di Timur Tengah. Pernyataan Anwar diberikan setelah Badan Pemeriksaan Kehakiman (JAKIM) menerima laporan tentang adanya warga Israel yang diduga terlibat dalam kegiatan komunitas Network School di Johor.

Kebijakan Deportasi Sebagai Upaya Penegakan Hukum

Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi Main Agenda yang mengharuskan pemerintah Malaysia lebih aktif dalam memeriksa keterlibatan warga asing, terutama dari negara-negara yang dianggap bersifat anti-Islam. Anwar mengatakan bahwa pengakuan terhadap Israel menjadi aspek penting dalam kebijakan luar negeri Malaysia, sehingga warga negara Israel yang masuk tanpa izin akan langsung diusir. “Kami tidak akan membiarkan warga negara dari Israel memasuki Malaysia jika mereka tidak memiliki izin khusus, karena kita ingin memperjelas posisi kita sebagai negara yang berpegang pada prinsip kemanusiaan dan keadilan,” jelasnya dalam wawancara dengan Free Malaysia Today, Rabu (15/7/2026).

Penegakan aturan ini juga mengacu pada kebijakan Main Agenda yang diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan terakhir, dimana Israel dilarang masuk ke Malaysia tanpa persetujuan dari Departemen Imigrasi. Anwar menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya untuk menghukum warga Israel, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran visa.

Investigasi Terhadap Komunitas Startup di Johor

Pemerintah Malaysia sedang melakukan investigasi terhadap komunitas startup Network School yang diduga terkait dengan warga negara Israel. Komunitas ini dianggap sebagai tempat dimana individu dari negara tersebut berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan pihak tertentu. Dalam wawancara terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengungkapkan bahwa mereka sedang mengecek dokumentasi seluruh warga asing yang terlibat dalam proyek tersebut.

Sebelumnya, Departemen Imigrasi Malaysia telah menyatakan bahwa dari 266 warga asing yang diperiksa di Forest City, seluruhnya memiliki dokumen yang sah. Namun, hal ini tidak menghilangkan kecurigaan bahwa beberapa di antara mereka terkait dengan kegiatan yang bersifat anti-Islam. “Kami ingin memastikan bahwa semua warga asing yang masuk Malaysia benar-benar memenuhi persyaratan dan tidak ada yang menyembunyikan identitas mereka,” tambah juru bicara tersebut.

“Kami tidak akan membiarkan warga Israel masuk tanpa izin, terlepas dari kemungkinan mereka memiliki dokumen yang sah,” kata Anwar, seperti dilaporkan Free Malaysia Today, Rabu (15/7/2026).

Impak Kebijakan pada Hubungan Diplomatik dan Ekonomi

Keputusan Main Agenda ini juga memengaruhi hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara Muslim. Meski Malaysia dan Israel telah memutus hubungan diplomatik sejak 1990-an, kebijakan deportasi ini diharapkan memperkuat kembali pengakuan internasional terhadap keputusan Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia secara aktif menegaskan posisinya sebagai negara yang tidak mengakui Israel, dan kebijakan ini menjadi bukti konkrit dari komitmen tersebut.

Sejumlah pihak memperkirakan bahwa kebijakan Main Agenda ini juga akan memengaruhi sektor ekonomi Malaysia, terutama dalam hal investasi asing. Namun, Anwar menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghambat pertukaran dagang dengan negara-negara lain, karena pemerintah tetap membuka peluang bagi warga Israel yang memiliki izin khusus dan dinyatakan tidak terlibat dalam kegiatan yang diduga menyalahi aturan.

Main Agenda juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan luar negeri Malaysia. Dalam kesempatan ini, Anwar menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pemeriksaan warga asing, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memantau keberadaan mereka di dalam negeri. “Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara yang masuk ke Malaysia benar-benar diizinkan, dan tidak ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk tujuan yang tidak jelas,” ujarnya.

Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan Main Agenda ini menjadi bagian dari upaya Malaysia untuk menjaga konsistensi dalam politik luar negeri, terutama terkait konflik Yerusalem. Pemerintah juga berharap kebijakan ini mendorong lebih banyak negara untuk mengikuti langkah serupa dalam menegakkan prinsip kemanusiaan dan keadilan terhadap rakyat Malaysia.