Main Agenda: Tuding AS Melanggar, Iran: MoU Islamabad Masuki Fase Krisis
Tuding AS Melanggar, Iran: MoU Islamabad Masuki Fase Krisis Main Agenda - Menyusul peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, Main Agenda
Tuding AS Melanggar, Iran: MoU Islamabad Masuki Fase Krisis
Main Agenda – Menyusul peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, Main Agenda menyebutkan bahwa Iran menuduh AS melanggar komitmen dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Islamabad. Pernyataan ini muncul dalam konferensi pers mingguan yang dihadiri oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, pada Senin (13/7/2026). MoU ini dianggap sebagai salah satu agenda utama dalam upaya menyelesaikan konflik antara kedua negara, terutama terkait keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Konteks MoU Islamabad
MoU yang ditandatangani pada akhir tahun lalu di Islamabad mencakup 14 poin penting, dengan fokus pada peningkatan kerja sama antara Iran dan Amerika Serikat dalam memastikan stabilitas di Selat Hormuz. Kesepakatan ini ditujukan untuk mengurangi kekhawatiran Iran terhadap ancaman keamanan dari pihak AS, termasuk penggunaan kekuatan militer di wilayah tersebut. Baqaei mengingatkan bahwa MoU tetap berlaku, meski pihak AS dianggap tidak mematuhi aturan yang dijanjikan.
“Kesepakatan tersebut kini berada dalam situasi krisis karena pelanggaran dari pihak Amerika Serikat,” ungkap Baqaei.
Dalam pernyataannya, Iran menyoroti bahwa AS telah melanggar Pasal 5 MoU, yang mensyaratkan pemerintah Amerika menunggu satu bulan sebelum mengambil kebijakan terkait Selat Hormuz. Namun, AS justru langsung mengambil langkah tegas tanpa memberi waktu bagi negosiasi lebih lanjut. Baqaei juga menekankan bahwa MoU tidak hanya tentang keamanan pelayaran, tetapi juga mencakup isu-isu penting seperti pengurangan sanksi nuklir.
Kesepakatan MoU dan Pelanggaran AS
Iran mempertahankan bahwa MoU ditandatangani dengan niat baik, tetapi AS dianggap tidak menjalankan komitmen secara konsisten. Pemerintah Iran menyatakan bahwa AS terus-menerus memperketat sanksi ekonomi terhadap negara-negara Muslim, termasuk Oman, yang menjadi mitra dalam upaya menyelesaikan isu Selat Hormuz. Hal ini membuat Iran merasa terjebak dalam siklus tekanan politik dan ekonomi.
“Pertemuan di Muscat hanya fokus pada Selat Hormuz sesuai Paragraf 5 MoU, bukan mencakup topik lain,” jelas Baqaei.
Baqaei menambahkan bahwa tekanan dari AS terhadap Oman menghambat kemajuan dalam membangun mekanisme keamanan bersama. Iran berharap Oman dapat tetap berperan sebagai jembatan dalam dialog antara kedua pihak. Meski demikian, Iran tetap optimis bahwa MoU akan menjadi fondasi untuk perundingan lebih lanjut, meskipun saat ini dalam fase krisis.
Respons Iran terhadap Tekanan AS
Iran tidak hanya mengkritik kebijakan AS, tetapi juga menuding pemerintah AS sering kali menyampaikan informasi yang tidak akurat. Tuduhan ini muncul karena Iran merasa bahwa kebijakan AS terhadap Selat Hormuz lebih bersifat pencegahan daripada pembangunan. Dalam wawancara dengan media, Baqaei menyatakan bahwa Iran tetap berupaya menjaga komitmen terhadap MoU, meski kekhawatiran tentang pelanggaran AS terus menguat.
“Kami percaya bahwa MoU adalah alat penting untuk menjaga keamanan, tetapi AS terus-menerus menyalahi aturan yang telah disepakati,” tambah Baqaei.
Ketegangan ini berpotensi memengaruhi hubungan internasional, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri AS yang sering kali berubah-ubah. Iran menekankan bahwa keberhasilan MoU bergantung pada kepatuhan dari pihak AS, yang dianggap sebagai pelaku utama pelanggaran. Pemerintah Iran juga berharap bahwa negosiasi di masa depan akan menyelesaikan ketegangan ini.
Dampak Politik dan Ekonomi
Pelanggaran MoU oleh AS dianggap sebagai bukti ketidakstabilan dalam hubungan bilateral. Selain itu, kekhawatiran Iran terhadap ekonomi wilayah Selat Hormuz semakin meningkat, terutama karena sanksi yang diterapkan AS secara bersifat permanen. Main Agenda menyoroti bahwa MoU ini menjadi titik balik dalam upaya Iran untuk memperkuat posisi negara dalam pengaturan kebijakan internasional.
Iran juga menekankan bahwa keamanan pelayaran di Selat Hormuz adalah agenda utama dalam memastikan aliran minyak global tetap lancar. Dengan pelanggaran dari AS, Iran khawatir bahwa tekanan politik akan berujung pada tindakan ekonomi yang lebih keras, sehingga mengancam stabilitas kawasan. Pihak Iran berharap bahwa MoU dapat menjadi perisai bagi kebijakan mereka dalam menegakkan kedaulatan di wilayah strategis.
“Kami berharap MoU akan menjadi dasar untuk kesepakatan jangka panjang, meski saat ini berada dalam fase krisis,” kata Baqaei.
Kebijakan AS terhadap MoU disebut sebagai bagian dari strategi dominasi di Timur Tengah. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tetap siap menjalankan komitmen, meskipun terus-menerus menghadapi tekanan dari pihak AS. Main Agenda menggarisbawahi bahwa MoU ini menjadi salah satu agenda utama dalam diplomasi Iran, yang saat ini diuji dalam situasi krisis.
