KPK Masih Menilai Ketidakhadiran Nusron Wahid dalam Pemeriksaan
Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengkaji alasan ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam dua agenda pemeriksaan sebagai saksi. Penilaian itu menentukan langkah penyidik selanjutnya, mulai dari penjadwalan ulang hingga penerbitan panggilan sesuai mekanisme hukum acara pidana.
Pemeriksaan terhadap Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB Summarecon Bogor serta perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hingga Kamis, 22 Oktober 2026, belum ada agenda pemeriksaan baru yang diumumkan maupun keputusan terkait kemungkinan pemanggilan paksa.
Dua Jadwal Pemeriksaan Tidak Dipenuhi
Nusron tercatat tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Saat itu, ia beralasan harus mengikuti kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN. Delapan hari kemudian, pada 15 Oktober 2026, pemeriksaan kembali tidak dapat dipenuhi karena Nusron menjalankan perjalanan dinas ke Johor Bahru, Malaysia.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa penyidik belum langsung mengeluarkan surat panggilan baru. Alasan yang disampaikan saksi terlebih dahulu diperiksa untuk melihat relevansinya dengan kebutuhan penyidikan serta gambaran perkara yang sedang dibangun.
“Saat ini masih dievaluasi dan tentunya untuk panggilan seorang saksi itu memang dilihat dari kebutuhan penyidik dan konstruksi perkaranya seperti apa,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Dalam proses pidana, ketidakhadiran saksi tidak selalu otomatis dihitung sebagai panggilan resmi yang telah diabaikan. Ada perbedaan antara pemeriksaan yang dijadwal ulang akibat alasan yang dinilai layak dan ketidakhadiran yang dinyatakan tidak patut atau tidak wajar oleh penyidik.
Panggilan Kedua Bergantung Penilaian Penyidik
Taufik menekankan bahwa keputusan menerbitkan panggilan kedua berada pada hasil evaluasi penyidik. Jika alasan saksi dianggap dapat diterima, pemeriksaan dapat dijadwalkan kembali. Namun, bila alasan itu tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana, langkah pemanggilan berikutnya dapat ditempuh.
“Panggilan kedua akan dilayangkan ketika memang menurut penyidik, setelah dievaluasi, alasannya itu tidak masuk ketentuan sesuai hukum acara pidana, yaitu tidak patut dan tidak wajar sehingga memang itu subjektivitas dari penyidik untuk menentukan apakah alasannya patut dan wajar,” kata Taufik.
Karena itu, dua kali absennya Nusron belum berarti KPK telah menerbitkan dua panggilan resmi dalam pengertian prosedural. Penyidik masih perlu menentukan apakah keberadaan dan keterangan Nusron dibutuhkan segera dalam tahap penyidikan saat ini, sekaligus menilai dasar yang disampaikan untuk tidak hadir.
Langkah tersebut penting agar proses pemeriksaan tetap berjalan sesuai aturan. Saksi memiliki kewajiban memenuhi panggilan penyidik, tetapi penjadwalan juga mempertimbangkan alasan yang sah serta kebutuhan pembuktian dalam perkara. KPK sebelumnya telah mengingatkan Nusron agar bersikap kooperatif sebagai pejabat publik dan menghormati proses hukum yang berlangsung.
Penyidikan Tidak Bertumpu pada Satu Saksi
Meski pemeriksaan Nusron dinilai diperlukan, KPK menyatakan penyidikan perkara di Kementerian ATR/BPN tidak hanya bergantung pada satu atau dua saksi. Penyidik tengah menelusuri sejumlah klaster perkara dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk melengkapi pembuktian.
“Jadi beberapa memang sedang didalami. Sehingga penyidik dengan waktu yang ada tidak hanya berfokus kepada satu atau dua orang saksi begitu, sehingga seluruh konstruksi mesti harus dibuktikan. Tentunya nanti kita akan lihat kebutuhan penyidik seperti apa untuk rencana berikutnya,” ujar Taufik.
Dalam perkara ini, Nusron disebut telah menyatakan kesediaannya mengikuti proses hukum di KPK. Keterangannya diperlukan untuk memperdalam sejumlah bagian penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Informasi dalam perkara itu juga menyebut empat dari delapan tersangka diduga memiliki kedekatan atau hubungan representasi dengan Nusron.
Penyidik turut menelusuri asal-usul serta keterkaitan uang lebih dari Rp100 miliar yang disita dari tersangka Arif Sugianto. Penelusuran terhadap uang sitaan menjadi bagian penting untuk mengetahui hubungan antara dugaan transaksi, pihak-pihak yang terlibat, dan rangkaian peristiwa yang sedang diperiksa.
Penggeledahan dan Penetapan Tersangka
KPK telah menetapkan Lampri sebagai salah satu tersangka. Lampri disebut menjabat direktur jenderal pengendalian dan penertiban tanah dan ruang di Kementerian ATR/BPN. Dalam rangkaian penyidikan yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di tiga ruangan direktur jenderal di lingkungan kementerian tersebut.
Selain dugaan suap pengurusan HGB Summarecon Bogor, penyidik mendalami kemungkinan aliran dana perkara ke kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU. Dugaan tersebut masih berada pada tahap pendalaman dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Artinya, hal itu belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada kebutuhan penyidikan dan hasil evaluasi KPK atas ketidakhadiran Nusron. Jika pemeriksaan kembali dijadwalkan, pemanggilan akan menjadi kesempatan bagi penyidik untuk menguji informasi yang telah dikumpulkan dari dokumen, penggeledahan, barang sitaan, dan keterangan pihak lain.
Penanganan perkara ini juga memperlihatkan bahwa penyidikan korupsi tidak hanya berpusat pada pemeriksaan satu tokoh. Pembuktian membutuhkan rangkaian keterangan, penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen pertanahan, serta pengujian keterkaitan para pihak. KPK masih melanjutkan pendalaman seluruh unsur tersebut sebelum mengambil langkah hukum berikutnya terhadap saksi maupun pihak lain dalam perkara ini.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Nusron Wahid 2 Kali Absen KPK Kaji?
Nusron Wahid 2 Kali Absen KPK Kaji is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Nusron Wahid 2 Kali Absen KPK Kaji matter?
Nusron Wahid 2 Kali Absen KPK Kaji matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

