KPK Periksa Tujuh Saksi dalam Perkara Proyek Jalan di Sumatera Utara
Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan memeriksa tujuh saksi. Mereka berasal dari jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman informasi terkait peran, proses administrasi, dan pelaksanaan pekerjaan jalan yang tengah ditangani penyidik.
“Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Lima Saksi dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan
Dari lingkungan Pemkot Padangsidimpuan, KPK meminta keterangan lima orang. Salah satunya adalah Ahmad Juni, yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkot Padangsidimpuan dalam periode Juli 2022 hingga Maret 2025.
Saksi lainnya ialah Letnan Dalimunte Fazra Ibrahim Hutasuhut, ajudan Wali Kota Padangsidimpuan. KPK juga memeriksa Siti Humairo selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Pemkot Padangsidimpuan.
Dua nama lain yang turut dipanggil adalah Addi Mawardi Harahap, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Pemkot Padangsidimpuan, serta Syawal Sani Siregar. Syawal tercatat sebagai pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa muda pada sekretariat daerah Pemkot Padangsidimpuan.
Keterangan dari pejabat yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, bina marga, dan pengadaan barang maupun jasa dapat membantu penyidik memperoleh gambaran lebih utuh mengenai rangkaian proyek. Dalam perkara yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan umumnya menjadi bagian penting untuk ditelusuri secara menyeluruh.
Pejabat Tapanuli Selatan Turut Dimintai Keterangan
Selain saksi dari Padangsidimpuan, KPK turut memeriksa dua pejabat dari Pemkab Tapanuli Selatan. Keduanya berkaitan dengan instansi yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
Fachri Ananda Harahap, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Tapanuli Selatan, masuk dalam daftar saksi yang diperiksa. Penyidik juga meminta keterangan Oscar Hendera Daulay, yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemkab Tapanuli Selatan pada 15 November 2023 sampai 21 Mei 2025.
Pemanggilan para saksi tidak serta-merta menentukan kesimpulan atas posisi hukum seseorang. Pemeriksaan saksi merupakan tahapan untuk menguji informasi, mencocokkan dokumen, serta memperjelas fakta yang diperlukan dalam penyidikan. Karena itu, proses hukum perlu dijalankan secara cermat dengan tetap menjunjung asas kepastian hukum bagi semua pihak.
Pentingnya Transparansi dan Kelangsungan Pelayanan Publik
Penanganan perkara yang menyentuh pejabat pemerintahan daerah memiliki perhatian khusus karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran dan pembangunan. Proyek jalan sendiri berhubungan langsung dengan mobilitas warga, konektivitas wilayah, serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
Proses penyidikan diharapkan berlangsung efektif, terbuka, dan tuntas tanpa mengabaikan prosedur hukum. Kejelasan penanganan perkara juga penting agar tidak muncul ketidakpastian berkepanjangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Di sisi lain, kegiatan pelayanan publik di Padangsidimpuan perlu tetap berjalan. Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan layanan administrasi, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat lainnya meskipun terdapat pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat atau aparatur.
Pemeriksaan tujuh saksi ini menunjukkan penyidik masih mengumpulkan dan mendalami keterangan dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, dokumen yang diperoleh, serta bukti lain yang dinilai relevan dalam proses penyidikan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK Periksa Ajudan Wali Kota Padangsidimpuan?
KPK Periksa Ajudan Wali Kota Padangsidimpuan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK Periksa Ajudan Wali Kota Padangsidimpuan matter?
KPK Periksa Ajudan Wali Kota Padangsidimpuan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.