Nasional

KPK Bongkar Setoran Rp 2,08 Miliar ke Bupati Klaten, dari Mana Saja?

codex-4ddca796c64945bda084256b5996015f

KPK Ungkap Dugaan Setoran Rp 2,08 Miliar kepada Bupati Klaten

Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang senilai total Rp 2,08 miliar yang terkait dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dana itu diduga terkumpul melalui setoran berkala dari sejumlah badan usaha milik daerah, rumah sakit daerah, serta pemotongan upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Perkara ini mencuat setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan 23 orang, termasuk Hamenang dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah.

Pada Jumat malam, 16 Oktober 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2025-2026. Mereka adalah Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.

Setoran rutin dari empat instansi daerah

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa bagian terbesar dari dugaan penerimaan tersebut berasal dari setoran rutin. Nilainya disebut setidaknya mencapai Rp 1,8 miliar sejak Hamenang menjabat sebagai Bupati Klaten pada 2025 hingga saat ini.

“Sejak menjabat sebagai bupati Klaten, HWI (Hamenang) diduga mendapat setoran rutin dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 1,8 miliar sejak yang bersangkutan menjabat dari 2025 sampai dengan saat ini,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam.

Penyidikan KPK mengarah pada dugaan adanya aliran dana secara berkala dengan besaran yang tidak selalu sama. Empat instansi daerah diduga menjadi sumber setoran tersebut, dengan total nilai sekitar Rp 90 juta hingga Rp 100 juta dalam satu bulan.

Perumda Air Minum Tirta Merapi Klaten diduga menyerahkan Rp 30 juta setiap bulan. PT Aneka Usaha (Perseroda) disebut memberikan setoran antara Rp 15 juta dan Rp 20 juta per bulan. Nominal Rp 30 juta per bulan juga diduga berasal dari PT BPR Bank Klaten (Perseroda).

Sementara itu, RSUD Bagus Waras Klaten diduga memberikan dana berkisar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta setiap bulan. Rangkaian dugaan setoran dari perusahaan daerah dan rumah sakit ini menjadi salah satu fokus dalam pengusutan perkara yang ditangani KPK.

Dugaan pemotongan upah pungut senilai Rp 280 juta

Selain dugaan setoran berkala, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan Rp 280 juta dari pemotongan upah pungut. Dana itu berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.

Uang tersebut diduga disalurkan melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten, Rizqan Iryawan atau RZI. Pola penyerahannya disebut berlangsung per triwulan, dengan nominal yang mengalami kenaikan pada 2026.

Selama 2025, Hamenang diduga menerima potongan upah pungut sebesar Rp 25 juta hingga Rp 50 juta setiap triwulan. Pada 2026, jumlahnya disebut meningkat menjadi Rp 70 juta untuk setiap triwulan.

“Pada 2025, HWI menerima uang potongan upah pungut sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 50 juta per triwulan yang dikumpulkan melalui RZI. Sementara pada 2026, HWI menerima uang potongan upah pungut sebesar Rp 70 juta per triwulan melalui RZI,” jelas Taufik.

Upah pungut merupakan komponen yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pendapatan daerah. Dalam perkara ini, KPK mendalami dugaan pemotongan dan penerimaan dana tersebut sebagai bagian tersendiri dari rangkaian dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Klaten.

Lima klaster dugaan korupsi

KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi dalam penanganan perkara ini. Klaster tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, serta dugaan setoran dari organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah.

Klaster lainnya menyangkut dugaan pemberian uang kepada pihak BPK dengan tujuan mengondisikan hasil audit. Lingkup tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyoroti satu transaksi atau satu instansi, melainkan beberapa jalur dugaan penerimaan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan tersangka dilakukan dalam tahap awal pengusutan, sehingga proses pembuktian masih akan berlanjut melalui pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, dan pengumpulan alat bukti lain. Dugaan yang disampaikan KPK merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan dan akan diuji lebih lanjut sesuai ketentuan peradilan.

Perkara ini juga menempatkan tata kelola badan usaha milik daerah, rumah sakit daerah, pengelolaan pendapatan, pengadaan, dan proses audit sebagai area yang mendapat perhatian. Pengawasan atas penggunaan kewenangan serta transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi penting agar pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.

Frequently Asked Questions

What is KPK Bongkar Setoran Rp 2 08 Miliar?

KPK Bongkar Setoran Rp 2 08 Miliar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does KPK Bongkar Setoran Rp 2 08 Miliar matter?

KPK Bongkar Setoran Rp 2 08 Miliar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *