Produk Impor Perlu Siap Hadapi Kewajiban Sertifikat Halal pada Oktober 2026
Tajuknusa.com – Pelaku usaha yang memasukkan barang dari luar negeri ke pasar Indonesia perlu menyiapkan pemenuhan sertifikasi halal sebelum 18 Oktober 2026. Tanggal tersebut menjadi salah satu tahap penting pelaksanaan kewajiban halal, termasuk bagi produk impor yang diedarkan atau diperjualbelikan di dalam negeri.
Kesiapan tidak hanya berkaitan dengan produk jadi. Bahan baku yang didatangkan dari negara lain juga perlu diperhatikan karena dapat menjadi bagian dari pemeriksaan kehalalan suatu produk. Bagi importir, distributor, maupun pemilik merek, pemahaman sejak awal terhadap jenis barang dan persyaratan sertifikasi menjadi langkah penting agar proses pemasaran tidak terkendala.
Ketentuan ini tidak terbatas pada barang yang diproduksi di Indonesia. Produk dari luar negeri yang masuk untuk tujuan perdagangan juga dapat masuk dalam cakupan wajib sertifikat halal, bergantung pada kategori produknya. Landasan pengaturannya antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Penerapan Dilakukan Secara Bertahap
Pemerintah menjalankan kewajiban sertifikasi halal melalui tahapan yang dibedakan menurut kelompok produk. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memastikan barang berasal dari pemasok luar negeri yang terpercaya. Mereka juga perlu mengidentifikasi apakah produk yang akan dipasarkan masuk ke kategori yang wajib bersertifikat pada tahap penerapan Oktober 2026.
Rincian kelompok barang yang wajib memiliki sertifikat halal tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Selain sejumlah kelompok produk, aturan tersebut turut menjangkau barang gunaan tertentu.
Barang gunaan yang tercakup meliputi alat kesehatan risiko kelas A, jenis sandang dan produk tekstil tertentu, aksesori, penutup kepala, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah bagi umat Islam, alat tulis, serta sejumlah perlengkapan kantor. Penetapan kategori ini membuat importir perlu memeriksa karakteristik produknya secara cermat, terutama bila satu rangkaian penjualan memuat lebih dari satu jenis barang.
Informasi Harus Menjangkau Negara Asal
Persiapan menjelang pemberlakuan tersebut juga membutuhkan komunikasi dengan produsen dan pemasok di luar Indonesia. Produk serta bahan baku yang masuk ke pasar domestik berasal dari banyak negara, sehingga pemahaman atas ketentuan halal Indonesia perlu tersedia bagi pihak yang terlibat sejak proses produksi.
Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden, Popy Rufaidah, menekankan pentingnya penyebaran informasi kepada pihak-pihak terkait di negara asal. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri juga memiliki peran dalam membantu penyampaian informasi mengenai ketentuan yang berlaku.
“Diseminasi informasi juga penting bagi perwakilan RI di luar negeri. Hal tersebut diperlukan agar informasi mengenai ketentuan wajib halal dan pemastian kesesuaian produk dapat tersampaikan kepada pihak terkait di negara asal,” kata Popy.
Kejelasan informasi dapat membantu produsen luar negeri memahami dokumen, bahan, proses, serta kesiapan fasilitas yang diperlukan sebelum barang dikirim dan diperdagangkan di Indonesia. Bagi importir, koordinasi lebih awal dengan pemasok juga relevan karena pemeriksaan produk impor tidak hanya berfokus pada barang yang tiba di Indonesia.
Tahapan Sertifikasi Halal untuk Produk dari Luar Negeri
Sertifikat halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dalam rangkaian sertifikasi, pemeriksaan dan/atau pengujian halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.
Proses pengajuan dapat dimulai melalui pembuatan akun pada sistem Sihalal BPJPH. Setelah akun tersedia, pelaku usaha mengajukan permohonan dengan mengisi informasi perusahaan dan produk. Data mengenai bahan baku serta dokumen pendukung juga harus dilengkapi sebagai bagian dari permohonan.
Setelah pengajuan disampaikan dan biaya sertifikasi dibayarkan, LPH melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan fasilitas produksi. Untuk barang impor, pemeriksaan halal dilakukan pada fasilitas produksi yang berada di negara asal. Artinya, kesiapan pihak produsen di luar negeri menjadi unsur penting dalam kelancaran tahapan sertifikasi.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup bahan yang digunakan, alur produksi, fasilitas yang dipakai, Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH, serta rantai pasok yang berkaitan dengan produk. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian digunakan dalam proses penetapan kehalalan produk.
Apabila seluruh ketentuan telah dipenuhi, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Karena tahapan ini melibatkan data perusahaan, bahan, dokumen, fasilitas, dan rantai pasok, persiapan jauh sebelum tenggat menjadi penting bagi pelaku usaha yang mengandalkan produk atau bahan baku dari luar negeri.
Hal yang Perlu Diperhatikan Importir
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memetakan seluruh produk yang masuk ke Indonesia, termasuk variasi kemasan, bahan baku, dan pemasoknya. Pemetaan ini membantu pelaku usaha membedakan barang yang masuk kelompok wajib halal dari produk lain yang tidak berada dalam tahap kewajiban yang sama.
Pelaku usaha juga perlu memastikan pemasok dapat menyediakan informasi yang konsisten dengan kondisi fasilitas produksinya. Perubahan bahan, proses produksi, atau jalur pasok dapat menjadi hal yang perlu dicermati dalam pemenuhan jaminan produk halal. Kesiapan administrasi dan koordinasi lintas negara menjadi bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari rencana pemasaran di Indonesia.
Dengan 18 Oktober 2026 sebagai penanda penting, perhatian terhadap ketentuan halal perlu dimulai dari sebelum produk dikirim. Bukan hanya importir, produsen luar negeri, pemegang merek, dan mitra distribusi perlu memahami perannya agar produk yang dipasarkan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Aturan Wajib Halal 2026 untuk Produk?
Aturan Wajib Halal 2026 untuk Produk is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Aturan Wajib Halal 2026 untuk Produk matter?
Aturan Wajib Halal 2026 untuk Produk matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.