BI Perpanjang Fasilitas DP 0% untuk Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027
Tajuknusa.com – Bank Indonesia melanjutkan kebijakan pelonggaran pembiayaan bagi pembelian properti dan kendaraan bermotor baru. Mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027, bank yang memenuhi syarat dapat kembali menawarkan kredit dengan uang muka paling rendah 0%.
Kebijakan ini mencakup kredit atau pembiayaan untuk rumah tinggal, apartemen, rumah toko, rumah kantor, mobil, serta sepeda motor baru. Perpanjangan tersebut dilakukan setelah ketentuan sebelumnya direncanakan berakhir pada 31 Desember 2026.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan keputusan itu dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ruang pertumbuhan penyaluran kredit perbankan, terutama pada sektor properti dan kendaraan bermotor.
Pembiayaan Properti Bisa Mencapai 100%
Untuk sektor properti, ketentuan rasio loan to value atau financing to value (LTV/FTV) tetap memungkinkan pembiayaan sampai 100% dari harga pembelian. Artinya, calon pembeli berpotensi memperoleh fasilitas kredit tanpa perlu menyiapkan uang muka, selama bank pemberi pembiayaan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Memperpanjang masa berlaku ketentuan rasio LTV/FTV kredit pembiayaan properti sebesar 100% untuk semua jenis properti, baik itu rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan bagi bank yang memenuhi kriteria non-performing loan atau non-performing financing tertentu dari semula berakhir 31 Desember 2026 menjadi berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027,” kata Destry.
Cakupan kebijakan itu tidak terbatas pada rumah tapak. Rumah susun atau apartemen, ruko, dan rukan juga masuk dalam skema pelonggaran pembiayaan tersebut. Dengan demikian, kebijakan BI menyentuh berbagai pilihan hunian maupun properti yang digunakan untuk kebutuhan usaha.
Meski istilah DP 0% memberi gambaran bahwa pembelian dapat dilakukan tanpa uang muka, fasilitas itu bukan jaminan setiap pemohon akan otomatis memperoleh pembiayaan penuh. Bank tetap memiliki kewenangan untuk menilai profil calon nasabah, kemampuan membayar angsuran, serta kelayakan kredit secara menyeluruh.
Selain itu, hanya bank yang memenuhi batas kualitas kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dan non-performing financing (NPF) tertentu yang dapat menggunakan ketentuan pembiayaan hingga 100%. Persyaratan ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar stimulus kredit berjalan tanpa mengabaikan kesehatan industri perbankan.
Kendaraan Bermotor Baru Juga Masuk Kebijakan
Bank Indonesia juga memperpanjang ketentuan uang muka minimal 0% bagi kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor baru. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh jenis kendaraan baru, termasuk mobil dan sepeda motor, selama bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
“Memperpanjang masa berlaku ketentuan uang muka (UM) kredit pembiayaan kendaraan bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang semula berakhir 31 Desember 2026 menjadi berlaku efektif 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027,” ujar Destry.
Dalam praktiknya, penawaran DP rendah atau tanpa uang muka dapat berbeda antarbank dan perusahaan pembiayaan. Pemberi kredit tetap dapat menetapkan syarat tambahan, seperti dokumen penghasilan, riwayat pembayaran, tenor pinjaman, perlindungan asuransi, maupun ketentuan lain yang dinilai perlu untuk mengelola risiko.
Bagi masyarakat, kebijakan ini dapat memperluas pilihan akses pembiayaan ketika hendak membeli rumah atau kendaraan baru. Namun, keputusan mengambil kredit tetap perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi. Ketiadaan uang muka tidak menghilangkan kewajiban cicilan bulanan, bunga atau margin pembiayaan, biaya administrasi, serta pengeluaran lain yang terkait dengan kepemilikan aset.
Menjaga Dorongan Pertumbuhan Kredit
Perpanjangan relaksasi uang muka merupakan bagian dari langkah Bank Indonesia untuk mempertahankan kelonggaran pada aturan pembiayaan. Kebijakan tersebut dirancang guna mendukung penyaluran kredit perbankan dan memberi dorongan bagi aktivitas di sektor properti serta kendaraan bermotor.
Sektor properti memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pembangunan, bahan bangunan, jasa pendukung, hingga pembiayaan. Sementara itu, pembelian kendaraan baru juga melibatkan jaringan industri, penjualan, pembiayaan, dan layanan purnajual. Karena itu, kemudahan pembiayaan dapat membantu menjaga permintaan, dengan catatan penyaluran kredit tetap dilakukan secara sehat.
BI menempatkan keseimbangan antara stimulus dan pengendalian risiko sebagai unsur penting dalam kebijakan ini. Bank diberi ruang untuk menawarkan pembiayaan yang lebih longgar, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh kualitas portofolio kredit masing-masing lembaga.
Bagi calon pembeli rumah, apartemen, ruko, rukan, mobil, atau sepeda motor baru, kebijakan yang berlaku sepanjang 2027 ini dapat menjadi kesempatan untuk membandingkan produk pembiayaan dari sejumlah bank. Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran uang muka, melainkan juga total kewajiban selama masa kredit, kemampuan membayar secara konsisten, dan kesesuaian tenor dengan kondisi pendapatan.
Dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2027, perpanjangan kebijakan ini memberi kepastian bahwa relaksasi pembiayaan properti dan kendaraan bermotor tetap tersedia selama satu tahun tambahan. Namun, persetujuan akhir setiap kredit tetap berada pada penilaian bank terhadap kemampuan dan kelayakan calon nasabah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BI Perpanjang DP 0 Persen Kredit?
BI Perpanjang DP 0 Persen Kredit is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BI Perpanjang DP 0 Persen Kredit matter?
BI Perpanjang DP 0 Persen Kredit matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

