Nasional

KPK Ungkap Kepala BPK Jateng Minta Rp 600 Juta kepada Bupati Klaten

codex-aa621aa6cf624a47a5dd3b10177fce41

Dugaan Suap Pemeriksaan Keuangan Klaten Berujung pada Penetapan Tersangka

Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2025. Perkara ini melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat pembicaraan untuk menghilangkan dua temuan kelebihan pembayaran honorarium dari Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK. Nilai dua temuan itu mencapai sekitar Rp 5 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan perkara itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, 16 Oktober 2026. Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah terhadap laporan keuangan Pemkab Klaten berlangsung pada April 2026.

Temuan Kelebihan Honorarium

Tim pemeriksa menemukan dua persoalan dalam pembayaran honorarium di lingkungan Pemkab Klaten. Temuan pertama berkaitan dengan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sejalan dengan durasi pelaksanaan kegiatan, dengan nilai sekitar Rp 4,16 miliar. Temuan berikutnya adalah kelebihan honor dalam pelaksanaan kegiatan senilai kurang lebih Rp 1,02 miliar.

“Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar kurang lebih Rp 5 miliar yang terdiri atas honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar serta kelebihan honor pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar,” kata Taufik.

Setelah temuan itu muncul, Hamenang diduga bersama Inspektur Daerah Klaten Agus Suprapto menemui Ahmad Luthfi serta Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Tengah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Iwan Hery Setiawan, di Semarang.

Iwan memiliki peran sebagai wakil penanggung jawab pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, empat pihak itu diduga membicarakan cara agar dua temuan kelebihan pembayaran tidak tercantum dalam LHP.

Permintaan Awal Rp 600 Juta

Komunikasi mengenai temuan pemeriksaan itu kemudian berlanjut dalam pertemuan Hamenang dan Ahmad Luthfi di Semarang. KPK menduga pertemuan lanjutan tersebut secara khusus membahas penghilangan dua catatan BPK dari hasil pemeriksaan.

Dalam pembicaraan itu, Ahmad Luthfi disebut mula-mula meminta uang Rp 600 juta kepada Hamenang. Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan pengondisian LHP atas laporan keuangan Pemkab Klaten.

“Dalam pertemuan tersebut, ALU (Ahmad Luthfi) menyampaikan permintaan kepada HWI (Hamenang) dengan mengatakan ‘tolongsupport(bantu, red) kami Rp 600 juta’. Ini bahasa permintaan dari ALU,” ujar Taufik.

Hamenang disebut tidak menyetujui nominal awal tersebut. Setelah proses negosiasi, keduanya diduga menyepakati angka Rp 400 juta.

“Akan tetapi HWI tidak menyanggupi. Artinya keberatan, kemudian mengajukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut,deal-nya (sepakatnya, red) adalah sebesar Rp 400 juta,” kata Taufik.

Perkara ini menyoroti pentingnya independensi pemeriksaan keuangan daerah. LHP BPK merupakan dokumen yang memuat hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Temuan di dalamnya dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola, tindak lanjut administratif, hingga penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Kode “AMIDIS” dan Penyiapan Dana

Sesudah kesepakatan dugaan pemberian uang itu, Hamenang bertemu Penjabat Sekretaris Daerah Klaten Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten Rizqan Iryawan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Klaten Muh Himawan Purnomo.

Dalam rangkaian tersebut, Ahmad Luthfi diduga mengirimkan secarik kertas kuning dengan tulisan kode “AMIDIS” kepada Hamenang. Catatan itu disampaikan melalui Iwan dan Agus.

Hamenang kemudian menyerahkan kode tersebut kepada Rizqan dan meminta penyiapan dana Rp 400 juta, sesuai kesepakatan yang diduga telah dibuat bersama Ahmad Luthfi.

“Kemudian, HWI memberikan ‘kode AMIDIS’ tersebut kepada RZI (Rizqan) beserta permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh ALU dan HWI,” ujarnya.

Rizqan selanjutnya meneruskan kode itu kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Bersamaan dengan penyampaian kode tersebut, terdapat permintaan penyiapan uang dalam jumlah Rp 400 juta.

Dua Temuan Disebut Hilang dari LHP

Pada Juni 2026, BPK Perwakilan Jawa Tengah menyerahkan hasil pemeriksaan. KPK menyatakan dua temuan kelebihan pembayaran di Pemkab Klaten tidak lagi tercantum dalam laporan tersebut. Penghapusan itu diduga berhubungan dengan kesepakatan antara Ahmad Luthfi dan Hamenang.

Pengusutan perkara berlanjut melalui operasi tangkap tangan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik mengamankan Hamenang, Ahmad Luthfi, serta 21 orang lain.

Sehari kemudian, Jumat, 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2025-2026. Mereka adalah Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Penyidikan KPK atas lingkungan Pemkab Klaten tidak hanya mencakup dugaan pengondisian hasil pemeriksaan. Lembaga antirasuah itu juga mengungkap lima klaster dugaan korupsi, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, serta setoran dari organisasi perangkat daerah atau OPD.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum, sementara pembuktian dugaan pidana akan terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Frequently Asked Questions

What is KPK Ungkap Kepala BPK Jateng Minta?

KPK Ungkap Kepala BPK Jateng Minta is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does KPK Ungkap Kepala BPK Jateng Minta matter?

KPK Ungkap Kepala BPK Jateng Minta matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *