Latest Program: Pemkab Sigi Ajukan Pembangunan 210 Huntara Korban Gempa M 6,7 ke BNPB

Program Terbaru Pemkab Sigi: Pembangunan 210 Hunian Sementara untuk Korban Gempa M 6,7

Latest Program – Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, telah mengajukan proposal pembangunan 210 unit hunian sementara (huntara) sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pasca-gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada 16 Juni 2026. Program ini bertujuan mempercepat pemulihan bagi warga yang rumahnya rusak berat, dengan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

Seleksi Korban dan Pilihan Penerimaan Huntara

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, yang juga komandan Satgas Tanggap Darurat, mengungkapkan bahwa program pembangunan huntara ini disusun secara terstruktur untuk memastikan kebutuhan korban gempa terpenuhi. “Program ini memberikan opsi bagi korban rusak berat, baik menerima hunian sementara atau dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan,” katanya, Senin (22/6/2026), di Dolo, Kabupaten Sigi, seperti dilaporkan Antara.

“Korban dapat memilih antara hunian bongkar-pasang yang menjadi milik mereka permanen atau hunian konvensional berbahan baja ringan. Pilihan ini memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan, ketersediaan dana, serta kondisi lokal setempat,” tambah Samuel, menjelaskan detail peruntukan bantuan.

Pelaksanaan program ini menuntut koordinasi intensif dengan pemerintah desa agar data korban akurat. “Dengan data yang valid, kita bisa memastikan alokasi huntara tepat sasaran,” ujarnya. Pemkab Sigi juga memperhatikan proses seleksi yang transparan untuk menghindari kecurangan dan memaksimalkan manfaat dari Latest Program ini.

Proses Pengajuan dan Fase Rehabilitasi

Sebelum masuk ke tahap rehabilitasi, pemkab melakukan fase darurat dan transisi. Proses ini mencakup pengecekan kerusakan rumah, penyaluran bantuan awal, serta pendataan korban secara menyeluruh. “Pemkab Sigi telah mengajukan proposal ini secara resmi kepada BNPB, dan saat ini sedang menunggu persetujuan akhir,” kata Samuel, yang menjelaskan langkah-langkah selanjutnya.

“Setelah fase ini, pemerintah akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana bantuan stimulan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat Rp 15 juta, sedang Rp 30 juta, dan berat Rp 60 juta,” jelasnya, menyoroti Latest Program yang mencakup berbagai tahap penanganan.

Menurut data dari Satgas Tanggap Darurat hingga 21 Juni 2026 pukul 18.00 Wita, total 2.503 rumah rusak akibat gempa. Dari jumlah tersebut, 210 rumah dianggap rusak berat dan menjadi prioritas dalam Latest Program ini. Dengan penambahan 210 unit huntara, harapan pemkab adalah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Program ini juga melibatkan penggunaan teknologi dan data terkini untuk mempermudah proses pemberian bantuan. “Kami bekerja sama dengan tim ahli dan pihak terkait untuk memastikan setiap korban mendapatkan dukungan yang optimal,” tutur Samuel. Hal ini menunjukkan komitmen pemkab dalam menerapkan Latest Program secara efektif.

Manfaat dan Proyeksi Masa Depan

Pemkab Sigi menyatakan bahwa 210 unit huntara ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. “Hunian bongkar-pasang lebih ekonomis dan cepat dibangun, sementara hunian konvensional menawarkan ketahanan struktural yang lebih baik,” tambah Samuel, menjelaskan kelebihan kedua jenis hunian tersebut dalam Latest Program ini.

“Kami optimis dengan Latest Program ini, proses rehabilitasi akan lebih cepat dan berkelanjutan. Harapan kami adalah masyarakat dapat kembali hidup normal dalam waktu yang relatif singkat,” ujarnya, menegaskan prioritas program tersebut.

Penyusunan Latest Program juga didukung oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Dengan dukungan dana yang tersedia, Pemkab Sigi berupaya mengurangi beban masyarakat korban gempa. “BNPB memberikan bantuan stimulan berupa bahan bangunan dan dukungan fisik, sehingga korban tidak perlu membangun dari nol,” tambah Samuel.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan menjadi contoh efisiensi dalam penanganan bencana. “Kami ingin menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola Latest Program yang berbasis data dan kebutuhan nyata warga,” katanya. Dengan sistem yang jelas, pemkab menargetkan penyelesaian pembangunan huntara dalam waktu 3-6 bulan setelah persetujuan diber