Temui Sri Sultan HB X, Tokoh Nasional Soroti Krisis Kepercayaan Publik

Dialog GNB dengan Sri Sultan HB X: Menyoroti Krisis Kepercayaan Publik

Tajuknusa.com – Pertemuan yang menarik perhatian publik terjadi ketika para tokoh nasional temui Sri Sultan HB X Tokoh di Keraton Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan tertutup dari Gerakan Nurani Bangsa pada hari Kamis, 23 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara. Kehadiran Sri Sultan HB X sebagai salah satu tokoh nasional terkemuka memberikan bobat tersendiri dalam dialog kebangsaan ini.

Para Tokoh yang Hadir dalam Pertemuan

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah figur dari berbagai latar belakang yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa. Di antara mereka terdapat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof M Amin Abdullah, Laode M Syarif, serta Guru Besar FISIP Universitas Indonesia bernama Ery Seda. Kehadiran juga ditandai oleh Pendeta Gomar Gultom, A Setyo Wibowo SJ, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q Wahid.

Kehadiran para tokoh dari berbagai sektor ini menunjukkan betapa pentingnya isu kepercayaan publik yang sedang dihadapi bangsa. Setiap peserta membawa perspektif berbeda berdasarkan pengalaman dan bidang keahlian masing-masing. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan mengenai kondisi bangsa saat ini.

Setelah sesi pertemuan berakhir, Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan kepada media. Ia menjelaskan bahwa dialog tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Gerakan Nurani Bangsa yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Melalui pendekatan ini, gerakan tersebut ingin memastikan bahwa suara rakyat terdengar hingga ke tingkat tertinggi.

“Sebagaimana lazimnya kami menemui tokoh-tokoh bangsa, Bu Megawati dan beberapa tokoh yang lain sebelum bertemu dengan Bapak Sri Sultan, kami menyampaikan apa yang kami serap dari masyarakat,” ujar Lukman pada Kamis (23/7/2026).

Dua Isu Utama Pembahasan

Lukman menyebutkan bahwa berbagai masukan yang diterima oleh Gerakan Nurani Bangsa menunjukkan adanya keresahan masyarakat. Keresahan tersebut bermuara pada munculnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, tetapi juga aparatur penegak hukum serta hampir semua sektor kehidupan kemasyarakatan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Menurut mantan Menteri Agama tersebut, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Persoalan pertama berkaitan dengan penegakan hukum yang dinilai belum berjalan secara konsisten. Ketidakonsistenan ini berdampak langsung terhadap kepercayaan publik. Masyarakat merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata.

“Distrust itu disebabkan tentu banyak aspek yang kompleks. Namun, ada dua faktor yang tadi mengisi perbincangan kami. Pertama adalah penegakan hukum yang dinilai rendah. Itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten,” jelasnya.

Selain masalah penegakan hukum, faktor kedua yang menjadi sorotan adalah pentingnya akuntabilitas publik dari para penyelenggara negara. Lukman menilai bahwa pertanggungjawaban pejabat publik tidak cukup hanya dilakukan secara administratif melalui mekanisme pemerintahan. Penyelenggara negara juga perlu menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka.

“Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara, itu jangan hanya bersifat administratif semata sebagaimana tata kelola pemerintahan kita, tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menjaga, memelihara, dan merawat kepercayaan publik. Itu adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan perhatian khusus terhadap kedua isu tersebut, yaitu konsistensi penegakan hukum dan penguatan akuntabilitas penyelenggara negara. Menurut Lukman, beliau sangat concern agar kedua hal ini bisa lebih ditegakkan secara konsekuen, sehingga kemudian trust publik bisa kembali sebagaimana diharapkan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali fondasi kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.