Nasional

Dilema PPPK (9): Daerah Kaya vs Daerah Miskin – Mengapa Nasib PPPK Tak Sama?

David Hernandez - tajuknusa.com Juli 13, 2026 3 mins read

Dilema PPPK 9: Perbedaan Nasib Daerah Kaya dan Miskin dalam Pemenuhan Kewajiban Fiskal Dilema PPPK 9 - Isu dilema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Dilema PPPK (9): Daerah Kaya vs Daerah Miskin – Mengapa Nasib PPPK Tak Sama?

Dilema PPPK 9: Perbedaan Nasib Daerah Kaya dan Miskin dalam Pemenuhan Kewajiban Fiskal

Dilema PPPK 9 – Isu dilema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke-9 memperlihatkan ketimpangan yang terjadi antara daerah kaya dan daerah miskin dalam memenuhi kewajiban fiskal. Meski semua daerah diwajibkan untuk memenuhi aturan yang sama, kenyataannya, kemampuan keuangan masing-masing wilayah sangat berbeda. Contohnya, kantor pemerintah di Kabupaten Badung, Bali, beroperasi di lingkungan yang dinamis dan penuh peluang, sementara kantor di daerah pedalaman Papua menghadapi tantangan logistik yang berat, seperti akses jalan yang sulit dan PAD yang tidak memadai untuk menutupi sebagian belanja pegawai.

Kondisi Ekonomi Daerah yang Menentukan Kepuasan

Kondisi ekonomi daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana keberhasilan penyelesaian dilema PPPK. Dalam laporan Kementerian Dalam Negeri per Agustus 2025, sekitar 90% dari 546 daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi, seperti Banten, Bali, Jakarta, dan Surabaya, memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam membiayai gaji PPPK. Sebaliknya, daerah miskin harus mengalokasikan dana yang lebih besar dari APBD untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai yang diwajibkan.

Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur, misalnya, menunjukkan perbedaan signifikan dengan Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan. Padahal, keduanya memiliki status yang sama sebagai kabupaten. PAD Mojokerto mencapai Rp 881,79 miliar, sedangkan PAD Jayawijaya hanya Rp 75,04 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa daerah kaya bisa mengalokasikan dana ke pegawai dengan lebih mudah, sementara daerah miskin sering kali terpaksa memprioritaskan belanja pegawai hingga 30% dari APBD, yang sering kali menguras dana untuk pembangunan.

Struktur Ekonomi dan Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD, tetapi juga oleh struktur ekonomi yang beragam. Daerah yang berkembang berbasis sektor urban, pariwisata, atau industri memiliki potensi pajak yang lebih luas. Sebaliknya, daerah yang bergantung pada sektor primer seperti pertanian atau perkebunan terkadang kesulitan memenuhi anggaran belanja pegawai. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa daerah di Kalimantan Timur, yang memiliki sektor batu bara, tetap memiliki ruang anggaran yang lebih luas meski PAD-nya tidak selalu mencukupi.

Dilema PPPK 9 memperlihatkan bahwa sistem fiskal nasional tidak sepenuhnya adil. Daerah dengan PAD tinggi dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK, sementara daerah miskin terpaksa membagi dana yang lebih sempit. Hal ini berdampak pada kualitas layanan publik, karena anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali dipangkas untuk memenuhi belanja pegawai. Ketergantungan pada dana transfer pusat juga membuat daerah miskin kesulitan mengembangkan proyek strategis yang berdampak jangka panjang.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa tantangan fiskal ini semakin terasa di pertengahan 2026. Perbedaan dalam kemampuan pendapatan dan belanja daerah menjadi kontras yang jelas. Daerah yang berada pada kategori “Sangat Mandiri” hanya 5%, sementara 90% lainnya tetap membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Faktor ini menunjukkan bahwa meski semua daerah memiliki tugas yang sama, realitas ekonomi masing-masing wilayah memberikan tekanan yang berbeda. Akibatnya, nasib PPPK tak bisa disamakan, karena daerah kaya bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan pegawai, sementara daerah miskin sering kali memaksa pemerintah lokal untuk mengorbankan sektor lain.

Banyak kritik mengemuka tentang sistem dana transfer yang diterapkan pemerintah pusat. Sebagian daerah menilai bahwa distribusi dana tidak sebanding dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Dilema PPPK 9 menjadi contoh nyata bahwa pola penyaluran dana daerah perlu diperbaiki agar semua wilayah memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola anggaran. Dengan begitu, perbedaan nasib pegawai PPK tidak hanya mencerminkan perbedaan ekonomi, tetapi juga ketidakadilan sistem pembagian keuangan nasional.

Para ahli keuangan menyarankan adanya reformasi dalam pengelolaan dana transfer agar daerah miskin tidak terbebani berlebihan. Pemerintah pusat dapat menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan berbasis kinerja, sehingga daerah yang lebih mandiri bisa memperoleh dana yang lebih besar. Dilema PPPK 9 juga menjadi bahan diskusi untuk mengoptimalkan peran daerah dalam membangun kebijakan fiskal yang lebih inklusif. Dengan penyesuaian sistem ini, harapan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah bisa tercapai.