New Policy: Menkop: Pelatihan 30.000 Manajer Kopdes Tuntas Awal Agustus 2026

Menkop: Pelatihan 30.000 Manajer Kopdes Tuntas Awal Agustus 2026

Inti dari New Policy

New Policy – Minister of Cooperatives, Ferry Juliantono, mengumumkan bahwa New Policy yang diluncurkan pemerintah akan menyelesaikan pelatihan untuk 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada awal Agustus 2026. New Policy ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi lokal melalui koperasi, yang diharapkan bisa mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. “New Policy ini bertujuan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional, termasuk meningkatkan kualitas manajemen,” jelas Ferry saat menjadi pembicara dalam Seminar Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (9/7/2026). Dengan selesainya pelatihan tersebut, para manajer akan langsung ditempatkan di sekitar 30 ribu koperasi yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Mekanisme Pelaksanaan New Policy

New Policy ini mencakup berbagai tahapan untuk memastikan keberhasilan pelatihan manajer KDKMP. Pemerintah menekankan bahwa pelatihan akan melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga seperti TNI, Kementerian Desa, serta organisasi keuangan mikro. Proses pelatihan akan mencakup materi tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. “New Policy ini akan menjadi katalisator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian,” tambah Ferry. Selain itu, pemerintah juga sedang memproses verifikasi dan validasi struktur fisik koperasi sebelum transfer ke pemerintah desa.

“Dengan New Policy ini, kita berupaya memastikan bahwa setiap koperasi memiliki manajer yang kompeten dan siap melayani kebutuhan masyarakat,” katanya.

Kesiapan Struktur Fisik Koperasi

Pelatihan manajer KDKMP tidak terlepas dari kesiapan struktur fisik koperasi. Pemerintah menyatakan bahwa setiap bangunan yang telah rampung akan diverifikasi lebih lanjut guna memastikan keandalan sebelum diserahkan ke pemerintah desa. “New Policy ini tidak hanya fokus pada pelatihan manajer, tetapi juga memastikan kesiapan fisik koperasi sebagai bentuk perlindungan aset desa,” tegas Ferry. Ia menambahkan bahwa koperasi yang menjadi aset desa ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Progres Pembangunan Koperasi

Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026, terdapat 35.870 lokasi pembangunan KDKMP yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 20.000 unit masih dalam proses konstruksi, sementara 15.500 koperasi telah siap digunakan. New Policy ini juga bertujuan memperkuat perekonomian nasional hingga 8% serta menutup kesenjangan pembangunan antara kota dan pedesaan. Ferry menjelaskan bahwa perluasan koperasi ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas dan keselarasan dengan kebutuhan masyarakat.

Peran TNI dalam New Policy

Dalam kesempatan tersebut, Ferry mengajak para perwira siswa Dikreg LV Sesko TNI untuk ikut serta mempromosikan New Policy. “Kemajuan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI yang memiliki jangkauan hingga pelosok negeri,” jelasnya. Dengan kontribusi TNI, program New Policy ini diharapkan bisa mencapai target maksimal sebelum akhir Agustus 2026. “Koperasi desa yang dikembangkan melalui New Policy ini akan menjadi pusat ekonomi lokal, membantu meningkatkan kesejahteraan warga desa,” tutur Ferry.

“New Policy ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat desa,” imbuhnya.

Kelengkapan Data dan Evaluasi

Untuk mendukung keberlanjutan New Policy, pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap progres pelatihan dan pembangunan koperasi. Data yang terkumpul dari Simkopdes akan digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi pemerintah dengan kebutuhan di lapangan. Ferry menyatakan bahwa program ini juga melibatkan pemantauan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui dampak ekonomi yang dihasilkan. “New Policy ini akan diukur berdasarkan peningkatan jumlah pengguna koperasi, pertumbuhan UMKM, serta peningkatan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

“Selain itu, New Policy ini juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara lebih efisien,” lanjutnya.