Key Discussion: Ratusan Guru dan Nakes Donggala Demo Minta Gaji PPPK Ditanggung APBN

Donggala: Ratusan Guru dan Nakes Demonstrasi Minta Gaji PPPK Dibiayai APBN

Latar Belakang Aksi Demonstrasi

Key Discussion – Dalam Key Discussion yang memanas, ratusan guru dan tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah Perangkat Kebupaten (PPPK) di Donggala melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada Rabu (8/7/2026). Demonstran menyampaikan tuntutan utama, yaitu agar pemerintah pusat menanggung biaya penggajian PPPK yang saat ini masih menjadi beban daerah. Aksi ini dianggap sebagai bagian dari Key Discussion yang lebih luas mengenai ketimpangan pendanaan dalam sistem pemerintahan lokal dan nasional.

Masa aksi, yang terdiri dari Aliansi Rakyat Guru Bersatu serta Forum PPPK Paruh Waktu Donggala, mengungkapkan bahwa biaya gaji PPPK terus-menerus menggerus anggaran daerah, terutama di tengah situasi ekonomi yang kritis. Mereka menyebut bahwa pengangkatan PPPK telah menjadi kebijakan yang dijalankan selama beberapa tahun, tetapi kebijakan tersebut belum diberikan perlakuan adil dalam hal kewajiban keuangan. “Key Discussion ini menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang tidak seimbang,” kata salah satu peserta aksi, yang meminta pemerintah pusat menjamin kesejahteraan pegawai melalui APBN.

Dampak Ekonomi bagi Daerah

Donggala, sebagai daerah yang masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat, mengalami tekanan fiskal signifikan akibat kewajiban membayar gaji PPPK. Berdasarkan data yang dihimpun, biaya penggajian seluruh PPPK di kabupaten tersebut mencapai ratusan juta rupiah per bulan, yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Kondisi ini memperparah kesulitan daerah dalam memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Key Discussion ini menunjukkan bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan justru digunakan untuk menutupi defisit anggaran dari pembayaran gaji PPPK,” tambah salah satu peserta.

Para peserta aksi juga mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 telah memicu ketidakpuasan di antara mereka. Sementara itu, pemerintah daerah terus mencari solusi lokal, seperti memotong anggaran non-prioritas, namun belum membuahkan hasil yang memadai. Mereka meminta pemerintah pusat lebih proaktif dalam menangani masalah ini, karena Key Discussion tentang PPPK seharusnya menjadi perhatian utama dalam kebijakan nasional.

Permintaan Pemenuhan Hak PPPK

Aksi demonstrasi ini juga menjadi ajang Key Discussion mengenai hak-hak pegawai pemerintah. Peserta aksi meminta pemerintah pusat mengakui bahwa PPPK adalah bagian dari struktur pegawai yang sah dan layak mendapatkan perlakuan seperti pegawai tetap. “Key Discussion mengenai status PPPK harus menempatkan kesejahteraan mereka sebagai prioritas,” ujar salah satu peserta aksi. Mereka menilai bahwa kebijakan pengangkatan PPPK merupakan langkah yang tepat, tetapi keterlambatan dalam penggajian harus diakhiri.

Dalam Key Discussion, mereka juga menyoroti kebijakan pembayaran gaji PPPK yang tidak memiliki jaminan anggaran jangka panjang. Sejumlah peserta menyatakan bahwa ketergantungan pada APBD membuat daerah sulit menjamin konsistensi pembayaran gaji, terutama saat menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. “Kami ingin key discussion ini menjadi titik balik bagi pemerintah pusat untuk menanggung beban tersebut,” tambah salah satu pengurus forum. Aksi ini menunjukkan kebutuhan akan perubahan kebijakan untuk mengurangi tekanan pada daerah.

“Key Discussion ini jadi tanda bahwa kami tidak hanya meminta gaji, tapi juga keadilan dalam sistem pemerintahan,” ujar Rahmat, salah satu perwakilan aksi. Ia menekankan bahwa penggajian PPPK harus menjadi tanggung jawab APBN, karena posisi mereka sebagai pegawai pemerintah sudah jelas. “Kami sudah berkali-kali turun, tapi hingga kini belum ada solusi yang tuntas. Key Discussion ini harus menjadi refleksi nyata dari kebijakan yang lebih inklusif,” tambahnya.

Respons dari Pihak Pemerintah

Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila Ali, berjanji akan memastikan aspirasi Key Discussion para PPPK Donggala disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” katanya. Arnila menegaskan bahwa kebijakan pembayaran gaji PPPK seharusnya menjadi tanggung jawab APBN, karena daerah seperti Donggala masih membutuhkan bantuan ekstra dalam mengelola anggaran. “Key Discussion ini memberi kesan bahwa kebijakan lokal tidak lagi mampu menanggung belanja pegawai PPPK yang terus meningkat,” tambahnya.

Arnila juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dalam memastikan kesejahteraan para guru dan nakes. Ia berharap Key Discussion yang terjadi di Donggala bisa menjadi momentum untuk meninjau ulang mekanisme pembiayaan PPPK di seluruh Indonesia. “Kami akan mengusulkan beberapa langkah kebijakan agar anggaran gaji PPPK tidak lagi menjadi beban daerah,” katanya. Meski demikian, ia mengakui bahwa respons dari pemerintah pusat masih tergantung pada proses evaluasi anggaran yang sedang berlangsung.

Aksi ini menjadi cerminan Key Discussion yang terus berkembang terkait perlindungan pegawai pemerintah. Para peserta aksi menilai bahwa pengakuan dari pemerintah pusat adalah kunci untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dengan Key Discussion yang lebih serius, mereka berharap kebijakan nasional akan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan pegawai yang sudah bekerja sejak lama. Aksi ini juga diharapkan menjadi titik awal perubahan struktur keuangan dalam sistem pemerintahan Indonesia.