Main Agenda: BEI Akan Temui S&P DJI Seusai Status Pasar Modal Terancam Turun

BEI Akan Temui S&P DJI dalam Upaya Stabilkan Status Pasar Modal

Main Agenda – Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan rencana pertemuan dengan S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) guna memperbaiki evaluasi terkait status pasar modal Indonesia yang terancam diturunkan ke kategori frontier market. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Main Agenda untuk menjawab kekhawatiran pihak penilai global terhadap kinerja transparansi dan kualitas pasar modal. BEI saat ini menunggu respons dari S&P DJI terkait jadwal pertemuan, yang akan membahas berbagai aspek untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam indeks pasar global.

Reformasi Pasar Modal sebagai Fokus Utama

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari delapan program percepatan reformasi yang ditetapkan BEI bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan BEI, Irvan Susandy, mengungkapkan bahwa BEI telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan transparansi, seperti penyajian data investor secara lebih lengkap dan penerapan aturan free float minimal 15% pada 2029. Pada tahap awal, emiten diwajibkan memenuhi free float 12,5% mulai 2027. “Main Agenda adalah memastikan pasar modal Indonesia tetap memenuhi standar internasional,” jelas Irvan dalam wawancara di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

“Kita sudah kontak, tetapi jadwal pertemuan masih menunggu respons dari S&P DJI,” ujar Irvan di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Beberapa reformasi kunci yang dijalankan BEI mencakup peningkatan pengawasan transaksi bursa dan kebijakan High Shareholding Concentration (HSC) untuk mencegah dominasi satu pemegang saham terhadap keputusan perusahaan. Langkah-langkah ini diharapkan bisa mengurangi risiko ketidakstabilan harga saham dan meningkatkan kepercayaan investor asing. “Main Agenda ini adalah untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia yang akan berdampak pada akses pembiayaan dan investasi eksternal,” tambah Irvan.

Penilaian S&P DJI dan MSCI sebagai Pemicu Perubahan Status

Kebijakan BEI untuk memperkuat transparansi telah menjadi fokus utama dalam penilaian S&P DJI. Lebih dari itu, BEI juga menyesuaikan standar kebijakan dengan memperhatikan kondisi pasar global, termasuk evaluasi dari MSCI yang sejak Januari 2026 memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantau. Penurunan status pasar berkembang (emerging market) ke frontier market akan menyebabkan perubahan kriteria investasi, di mana pasar frontier biasanya memiliki persyaratan lebih ketat untuk kualitas pemerintahan dan sistem keuangan.

“Main Agenda ini mencakup upaya BEI untuk memenuhi aspek-aspek yang menjadi konsern S&P DJI terkait transparansi data pemegang saham,” kata Irvan, saat menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil.

Beberapa indikator yang dinilai S&P DJI mencakup tingkat keterbukaan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, kualitas laporan keuangan perusahaan tercatat, serta kebijakan regulasi yang memastikan keadilan dalam transaksi. BEI pun memperkenalkan kebijakan penguatan transparansi keuangan sebagai upaya mendahului evaluasi S&P DJI. “Main Agenda ke depan adalah memastikan kebijakan ini bisa menguatkan kredibilitas pasar modal Indonesia,” tambah Irvan.

Kebijakan yang dijalankan BEI juga termasuk perbaikan sistem pengawasan transaksi bursa dan penggunaan teknologi digital dalam pemantauan kepatuhan emiten. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan Main Agenda untuk membuat pasar modal lebih efisien dan terjangkau bagi investor global. “Main Agenda ini tidak hanya fokus pada perbaikan data, tetapi juga pada penguatan sistem yang menginspirasi kepercayaan,” kata Irvan, saat memaparkan rencana pertemuan dengan S&P DJI.

Di samping itu, BEI juga berencana memperbaiki cara penyajian data keuangan perusahaan tercatat agar lebih mudah dipahami oleh investor asing. “Main Agenda ini memerlukan kolaborasi erat dengan S&P DJI untuk mengakui keberhasilan reformasi yang telah dilakukan,” tambah Irvan. Pemenuhan persyaratan ini diharapkan bisa mencegah penurunan status pasar modal Indonesia dalam evaluasi 2027, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar berkembang yang layak diakui secara internasional.