Key Strategy: UGM Minta Pemerintah Benahi MBG agar Efektif Turunkan Stunting

Key Strategy: UGM Sarankan Pemerintah Perbaiki MBG untuk Efektif Turunkan Stunting

Key Strategy menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerintah menurunkan angka stunting di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap sebagai strategi kunci untuk memperbaiki gizi masyarakat, menurut Sri Raharjo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, perlu diperbaiki dalam beberapa aspek agar benar-benar efektif. Dalam wawancara terbaru, ia menegaskan bahwa MBG tidak hanya harus fokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, keamanan pangan, dan mekanisme pengawasan yang tepat. “Kebijakan MBG adalah key strategy penting untuk mengatasi stunting, tetapi saat ini masih kurang optimal karena ada kekurangan dalam desain program,” ujarnya.

Gap dalam Implementasi MBG yang Menghambat Keberhasilan

Sri Raharjo menyoroti ketidakseimbangan antara tujuan MBG dan realisasi di lapangan. Menurutnya, banyak fasilitas penyediaan makanan dibangun di daerah dengan akses mudah, bukan di kawasan yang membutuhkan bantuan paling darurat, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. “Key strategy yang seharusnya berfokus pada daerah tertinggal justru kurang diutamakan, sehingga MBG terkesan hanya sekadar simbolik tanpa dampak nyata,” tambahnya. Ia juga menyinggung bahwa program ini dipakai secara masif sebelum standar keamanan pangan dan kesiapan SDM tercapai, yang berisiko menimbulkan kasus keracunan makanan.

“MBG memiliki tujuan yang baik, tetapi jika tidak dijalankan secara tepat, hasilnya justru bisa berlawanan. Masalah terletak pada cara kita merancang dan mengimplementasikannya,” ujarnya dalam wawancara Senin (7/7/2026).

Kritik lainnya terarah pada model kerja yang melibatkan yayasan dan investor. Sri Raharjo menilai pendekatan ini menyebabkan MBG lebih banyak diterapkan di wilayah dengan infrastruktur memadai, sehingga daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang terkena stunting lebih parah justru kurang terlayani. “Investor memilih lokasi dengan pasokan bahan baku yang stabil, listrik, dan SDM lengkap. Ini membuat MBG tidak merata dan tidak benar-benar menjadi solusi untuk krisis gizi di wilayah terpencil,” katanya. Menurutnya, pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi penyediaan makanan dan memastikan distribusi yang merata.

Kesiapan Infrastruktur dan Mekanisme Pengawasan

Sri Raharjo menekankan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada kesiapan infrastruktur, termasuk fasilitas penyimpanan, distribusi, dan pengawasan makanan. “Key strategy yang baik membutuhkan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, seperti dapur dan kantin sekolah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengawasan makanan adalah langkah penting untuk memastikan keamanan dan kualitas bahan baku. “Tanpa keamanan pangan, key strategy MBG akan sulit menghasilkan dampak yang signifikan,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Sri Raharjo mengusulkan tiga prioritas utama untuk perbaikan MBG. Pertama, fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita di daerah stunting tinggi. Kedua, evaluasi berkala mekanisme penyediaan makanan di wilayah 3T untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pengukuran keberhasilan berdasarkan data klinis dan gizi, bukan hanya jumlah penerima manfaat. “Key strategy yang berkelanjutan harus didasarkan pada data objektif dan transparansi,” katanya.

Menurut Sri Raharjo, perbaikan MBG juga perlu dilakukan dalam aspek teknis. Produksi makanan dalam skala besar rentan terhadap risiko kesalahan komposisi nutrisi, sehingga perlunya pengawasan ketat dan kerja sama dengan ahli teknologi pangan. “Key strategy ini tidak hanya tentang distribusi, tetapi juga tentang peningkatan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan,” ujarnya. Ia menilai bahwa kompetensi teknis dalam pengelolaan makanan sangat kritis untuk mencapai tujuan pengurangan stunting secara efektif.

Dengan memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan, Sri Raharjo optimis MBG dapat menjadi salah satu key strategy utama dalam mengatasi stunting. “Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan program ini dengan kondisi lokal dan memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang memadai,” tuturnya. Selain itu, ia menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam memastikan MBG berjalan optimal. “Key strategy yang baik harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sehat,” pungkasnya.