Meeting Results: PPP Usul Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 2 atau 3 Persen

PPP Usul Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 2 atau 3 Persen

Meeting Results – Mataram, Beritasatu.com – Hasil pertemuan terkini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan usulan signifikan terkait penurunan ambang batas parlemen (PT). Setelah melantik pengurus Dewan Pemilihan Wilayah (DPW) dan Dewan Pemilihan Cabang (DPC) PPP di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode 2026-2031, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memberikan pandangan mengenai penyesuaian ambang batas dari 4% menjadi 2% atau 3%. Usulan ini dianggap sebagai respons terhadap berbagai diskusi yang berlangsung sebelumnya tentang kenaikan ambang batas hingga 7% dalam penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Pernyataan PPP pada Pertemuan Terbaru

Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari, Mardiono menegaskan bahwa penurunan ambang batas menjadi 2% atau 3% dianggap lebih sesuai dengan prinsip demokrasi. Ia menjelaskan, jika ambang batas tetap di 4%, kemungkinan besar hanya partai besar yang akan mendapat perhatian dari masyarakat, sedangkan partai kecil atau baru bisa kesulitan memperoleh kursi di parlemen. “Meeting results dari pertemuan ini menunjukkan bahwa PPP mendukung penyesuaian ambang batas agar lebih inklusif dan memberi ruang bagi berbagai kelompok masyarakat,” ujar Mardiono kepada awak media.

Kebijakan ambang batas parlemen memang menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, karena dinilai berpengaruh besar terhadap jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Dalam meeting results yang dirilis oleh PPP, Mardiono menyatakan bahwa penurunan ambang batas akan mendorong lebih banyak partai politik untuk muncul, sehingga masyarakat memiliki pilihan lebih luas dalam menyuarakan aspirasi. “Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi semua suara, bukan hanya di dominasi oleh partai besar,” tegasnya.

Debat Pemilu dan Perubahan Ambang Batas

Sebelumnya, RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh DPR telah menimbulkan perdebatan yang sengit. Partai Nasdem, misalnya, mengusulkan ambang batas parlemen meningkat menjadi 7%, sementara Partai Golkar menyarankan 5%. Berbagai pihak terus mengajukan pendapat, dengan tujuan mencari solusi terbaik untuk sistem pemilu. Meeting results dari PPP menjadi salah satu suara yang menarik perhatian, karena menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara kestabilan sistem dan keberagaman partisipasi politik.

Mardiono menyebut bahwa angka 2% atau 3% dianggap lebih realistis. Ia mencontohkan, jika ambang batas ditetapkan 0%, akan muncul ribuan partai politik, tetapi hal ini justru bisa mengganggu efisiensi pemilu. “Kita sudah mengikuti pemilu 11 kali, baik sistem terbuka, tertutup, maupun dengan atau tanpa ambang batas. Pemilu adalah salah satu wujud demokrasi yang paling penting, dan meeting results kali ini menegaskan bahwa PPP ingin memastikan sistem ini tetap transparan,” jelas Mardiono.

Dalam meeting results ini, PPP juga menekankan pentingnya konsensus antar partai dalam menentukan ambang batas. Muzihir, Ketua DPW PPP NTB, menyatakan bahwa hasil pertemuan menunjukkan keinginan PPP untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan RUU Pemilu. “Kita mendukung kebijakan yang memberikan ruang bagi partai politik kecil, karena mereka juga penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Pertemuan PPP ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk merangkul berbagai pihak dalam proses reformasi pemilu. Meeting results yang dihasilkan menjadi referensi penting dalam diskusi publik, khususnya dalam mempertimbangkan dampak perubahan ambang batas terhadap keberlanjutan partai politik dan partisipasi masyarakat. Dengan usulan ini, PPP ingin memastikan bahwa sistem pemilu tetap inklusif, adil, dan tidak menzalimi suara minoritas.