Topics Covered: Daftar Cabor PON 2028 Belum Rampung, Kemenpora Tunggu Evaluasi Venue

Daftar Cabor PON 2028 Belum Rampung, Kemenpora Tunggu Evaluasi Venue

Topics Covered: Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 masih dalam proses finalisasi cabang olahraga (cabor) yang akan diadakan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memprioritaskan evaluasi kesiapan venue sebelum menentukan daftar cabor secara resmi. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Penyelenggaraan di NTB dan NTT

PON 2028 akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan Jakarta sebagai daerah penunjang. Namun, jumlah cabor yang dipertandingkan belum ditetapkan. Sebelumnya, KONI Pusat memperkirakan sekitar 67 cabor akan termasuk dalam jadwal PON 2028. Erick Thohir mengungkapkan, keputusan akhir akan diambil setelah Kemenpora melakukan pengecekan fasilitas di lokasi penyelenggaraan.

“Kita harus memastikan bahwa cabang olahraga yang dipilih selaras dengan kebutuhan nasional dan mampu mendukung target pembinaan atlet. Fokusnya adalah menyelaraskan cabor dengan event global seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games,” tutur Erick dalam wawancara dengan media.

Kriteria Pemilihan Cabang Olahraga

Pemilihan cabor PON 2028 berdasarkan beberapa kriteria utama, di antaranya prioritas pembinaan olahraga nasional dan kesiapan venue. Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa cabor yang dipertandingkan harus mencerminkan kebutuhan pembinaan kecil, menengah, dan besar. “Kami juga mengutamakan cabor yang dapat menginspirasi partisipasi masyarakat luas, baik dari segi kepopuleran maupun dampak ekonomi,” lanjutnya.

“Selain itu, kesiapan fasilitas menjadi penentu utama. Jika venue tidak siap, maka cabor pun harus dipertimbangkan ulang. Ini adalah langkah strategis untuk menghindari pemborosan anggaran,” ujar Erick.

Evaluasi Fasilitas dan Anggaran

Kemenpora melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan venue di NTB dan NTT, termasuk fasilitas pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan logistik. Erick Thohir menyebutkan, evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mengarahkan penyelenggaraan PON 2028 ke arah peningkatan kualitas dan efisiensi. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa tidak akan ada pembangunan venue baru, sehingga daerah penyelenggara harus memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.

“Kami memastikan setiap venue dapat menampung kebutuhan minimal 500 atlet. Jika ada perbaikan atau penambahan fasilitas, maka anggaran daerah harus mencukupi. Ini adalah bagian dari transparansi dalam penyelenggaraan event nasional,” jelas Erick.

Kesiapan Logistik dan Keterlibatan Lembaga

Menpora Erick Thohir menekankan bahwa kesiapan logistik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan PON 2028. Ia mengambil contoh pengalaman penyelenggaraan ASEAN Para Games 2025 di Thailand, di mana kontingen Indonesia harus membangun dapur tambahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atlet. “Kita harus antisipasi semua kemungkinan, baik dari segi infrastruktur maupun pengelolaan dana,” tambah Erick.

“Keterlibatan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu memastikan proses seleksi cabor transparan. Mereka menjadi pendamping untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan anggaran dan memperkuat kredibilitas penyelenggaraan PON 2028,” kata Erick.

Target PON 2028 dan Impak Nasional

Kemenpora berharap PON 2028 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas olahraga nasional dan memperkuat kerja sama antar daerah. Dengan jumlah cabor yang optimal, pemerintah ingin menciptakan event yang relevan dengan kebutuhan pembinaan atlet dan mampu menarik minat publik. “PON 2028 akan menjadi acuan untuk event masa depan, baik dari segi teknis maupun administratif,” kata Erick Thohir.

“Kami juga menyiapkan komitmen keuangan yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028. Ini adalah salah satu Topics Covered dalam strategi pembinaan olahraga nasional yang dilakukan pemerintah saat ini,” tambah Erick.

Kesiapan Daerah dan Kebutuhan Evaluasi

Evaluasi venue dan fasilitas akan menjadi poin kunci dalam menentukan keberhasilan PON 2028. Daerah penyelenggara seperti NTB dan NTT diwajibkan menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menerima delegasi dari seluruh Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa kesiapan ini meliputi pengelolaan dana, manajemen acara, serta kemampuan daerah dalam mengakomodasi kebutuhan atlet dan pengawasan lembaga terkait.

“Evaluasi venue bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kompetensi penyelenggara daerah. Jika fasilitas dan anggaran belum memenuhi standar, maka cabor yang dipilih harus lebih minimal untuk memastikan kelancaran acara,” pungkas Erick.