Topics Covered: Menguji DSI Menekan Underpricing

Menguji DSI Menekan Underpricing

Pengendalian Ekspor Komoditas Strategis

Topics Covered – Pada artikel ini, Topics Covered akan dibahas mengenai peran Pentadbiran Strategis Ekspor (DSI) dalam mengurangi risiko underpricing pada komoditas bahan strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi. Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengubah cara pemerintah mengatur alur barang yang berdampak signifikan terhadap pendapatan negara. Sejak 1 Juni 2026, DSI menjadi pihak yang mengintegrasikan seluruh transaksi ekspor tiga komoditas tersebut, dengan pemerintah sebagai pengendali utama. Tujuan utama kebijakan ini adalah menyatukan data ekspor, meminimalkan manipulasi harga, dan memastikan penerimaan devisa serta royalti lebih optimal.

Kebijakan pengendalian DSI juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dalam mengatasi underpricing yang selama ini menjadi masalah utama. Underpricing, yaitu praktik menjual barang dengan harga lebih rendah dari nilai pasar, diperkirakan menyebabkan kerugian hingga US$ 150 miliar per tahun. Dengan menjadi satu titik masuk ekspor, DSI diharapkan mampu mengawasi transaksi lebih ketat, termasuk mengidentifikasi dan menekan kebocoran dana yang terjadi akibat harga yang tidak sesuai kondisi pasar global.

DSI Sebagai Agregator Nasional

Pelaksanaan sistem DSI mengandalkan konsep agregator nasional yang mengumpulkan seluruh ekspor tiga komoditas strategis ke satu platform. Ini memberikan kejelasan dan transparansi dalam data transaksi, karena semua kegiatan ekspor harus dilakukan melalui DSI. Pemerintah berharap skema ini memperkuat kebijakan pasar dalam negeri (DMO) yang sudah ada sebelumnya, sambil memberikan ruang bagi eksportir untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka.

Dengan memperkuat DSI sebagai pengelola utama, pemerintah bisa mengoptimalkan pengumpulan data, menyusun perhitungan harga yang lebih akurat, dan mengurangi risiko underpricing. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperbaiki kualitas pelaporan ekspor, sehingga mencegah praktik manipulasi harga yang sering terjadi selama masa transisi. Topics Covered ini juga mencakup bagaimana sistem DSI berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri di dalam negeri.

Regulasi Pemerintah dan Tantangan Transisi

Perubahan kebijakan ekspor melalui DSI dilakukan bertahap, dengan tiga peraturan menteri perdagangan (Permendag) yang mengatur batu bara, CPO, dan ferroalloy. Pemerintah memberikan masa transisi selama enam bulan, sehingga eksportir bisa beradaptasi dengan perubahan sistem. Dalam tahap awal, mereka masih bisa menjual barang ke luar negeri tetapi harus melalui DSI sebagai pihak yang mengelola. Topics Covered ini juga mencakup peran DSI sebagai penjamin kejelasan prosedur dan kepastian hukum dalam ekspor.

“Jadi nanti kalau per 1 Januari (2027), berarti aturan DMO-nyakantinggal kembali ke eksportir. DMOenggakberubah, jadi cuma pindah dari swasta ke BUMN ekspor atau PT DSI,” katanya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kelancaran sistem DSI menuntut persiapan yang matang dari pihak terkait, termasuk perusahaan eksportir, importir, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah menjelaskan bahwa DSI tidak menggantikan seluruh mekanisme lama, tetapi meningkatkan kontrol dan harmonisasi kebijakan. Topik yang diulas dalam artikel ini juga mencakup tantangan di masa transisi, seperti kemungkinan penurunan efisiensi dan dampak terhadap keberlanjutan ekspor.

Kesiapan Dunia Usaha

Konsolidasi ekspor melalui DSI menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem terpusat yang berdampak pada struktur perekonomian. Namun, kecepatan perubahan kebijakan menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha, terutama yang telah memiliki kontrak jangka panjang. Mereka perlu menyesuaikan operasional dan mengubah strategi pemasaran sambil menjaga koordinasi dengan mitra ekspor. Topics Covered ini juga mencakup bagaimana adaptasi ini berlangsung dalam skala besar dan dampaknya terhadap pasar internasional.

“Yang harus dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana transisi ini terjadi dan bagaimana nanti pemerintah memastikan akses serta kompetisi antar pengusaha di sini masih terjamin,” ujar Karlina dalam acara “The Forum B-Universe” di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Kesiapan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan DSI. Perusahaan eksportir harus memahami mekanisme baru, termasuk pelaporan yang lebih ketat dan pengawasan harga. Pemerintah berharap dengan sistem DSI, underpricing bisa diminimalkan, sehingga penerimaan negara meningkat. Topics Covered ini juga mencakup studi kasus dalam mengimplementasikan kebijakan dan evaluasi kinerja DSI di masa mendatang.

Analisis Mekanisme DSI

DSI diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan sistem ekspor sebelumnya, di mana kebijakan diterapkan secara terpisah dan rentan manipulasi. Dengan menjadi satu titik masuk, DSI memiliki kemampuan untuk mengelola harga secara lebih sistematis, menghindari underpricing yang terjadi akibat penyimpangan. Mekanisme ini juga memungkinkan pemerintah menilai kinerja eksportir lebih efektif, karena semua data transaksi dapat dipantau secara real-time.

Kebijakan DSI diharapkan tidak hanya menekan underpricing, tetapi juga meningkatkan kualitas data ekspor yang menjadi dasar kebijakan perekonomian. Topics Covered ini mencakup bagaimana DSI mampu memperkuat koordinasi antar sektor, termasuk pengusaha, pengawas, dan pengambil kebijakan. Dengan sistem yang terintegrasi, underpricing bisa diatasi melalui kepastian harga dan transparansi informasi.