Soroti Keterbatasan Sekolah di Papua, AHY Dorong Penambahan Fasilitas
AHY Tekankan Perbaikan Fasilitas Pendidikan di Lereh, Papua
Tajuknusa.com – Keterbatasan sarana pendidikan di Kawasan Transmigrasi Lereh, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Papua, menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kondisi ruang kelas yang belum mencukupi membuat kegiatan belajar di sejumlah sekolah harus dibagi dalam beberapa giliran.
Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan “Paparan dan Diskusi Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026” di Jayapura pada Kamis, 17 September 2026. Selain minimnya ruang belajar, anak-anak di kawasan itu juga menghadapi tantangan akses karena sebagian harus menempuh perjalanan jauh dari rumah menuju sekolah.
AHY menilai penyediaan sekolah yang layak tidak dapat dipisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua. Pendidikan, fasilitas pendukung, serta kemudahan mobilitas anak menuju sekolah perlu diperkuat secara bersamaan agar proses belajar berjalan lebih baik.
“Ya, tentu ini masuk ke domain pembangunan sumber daya manusia. Saya termasuk orang yang sangat ingin menjadi bagian dari penguatan SDM khususnya di Papua ini,” kata AHY.
Ruang Kelas dan Jarak Tempuh Jadi Tantangan
Dalam pemaparan hasil ekspedisi, AHY memperoleh gambaran tentang sekolah di Lereh yang tidak memiliki cukup kelas untuk menampung seluruh siswa dalam waktu yang sama. Akibatnya, penggunaan ruang belajar harus dijadwalkan secara bergantian. Situasi semacam ini dapat membatasi waktu pembelajaran yang tersedia bagi siswa dan guru.
Hambatan lain datang dari jarak. Ada anak-anak yang perlu berjalan hingga 10 kilometer untuk mencapai sekolah. Perjalanan panjang itu menjadi beban tambahan, terutama jika akses jalan dan sarana transportasi belum memadai.
“Tadi ada yang menceritakan ada sekolah yang begitu terbatas sehingga ya bergantian, dan juga jaraknya jauh sekali. Kalau anak harus jalan 10 kilometer dari rumahnya untuk menuju ke sekolah ya tentu berat sekali,” katanya.
Karena itu, pembangunan pendidikan di wilayah seperti Lereh tidak hanya berkaitan dengan gedung sekolah. Jalan yang dapat dilalui dengan aman dan pilihan transportasi yang sesuai juga diperlukan agar anak-anak dapat berangkat, pulang, serta tetap mengikuti kegiatan belajar secara rutin.
“Maka harus dipastikan ada akses jalan dan transportasi yang juga bisa digunakan untuk membawa anak-anak kita ke sekolah dengan aman dan tentunya ini yang membuat mereka bisa tetap berada di sekolah,” tegas AHY.
Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat
Pemerintah telah memiliki program revitalisasi sekolah negeri dan pembangunan sekolah rakyat. AHY menyampaikan bahwa program-program tersebut diharapkan bisa membantu menjawab kebutuhan sarana pendidikan di berbagai daerah, termasuk kawasan yang masih mengalami kekurangan ruang kelas dan fasilitas belajar lainnya.
“Ada program revitalisasi sekolah, sekolah-sekolah negeri, selain tentunya pembangunan sekolah-sekolah rakyat,” tuturnya.
Revitalisasi dapat menjadi bagian penting untuk memperbaiki kondisi sekolah yang sudah ada, sementara pembangunan fasilitas baru dapat dipertimbangkan bagi daerah dengan kebutuhan ruang belajar yang belum terpenuhi. Di Lereh, kebutuhan ini perlu dilihat bersama dengan sebaran permukiman, akses warga, dan kapasitas sekolah yang tersedia.
Bagi keluarga, fasilitas pendidikan yang lebih dekat dan memadai berarti berkurangnya hambatan harian yang dihadapi anak untuk bersekolah. Ruang kelas yang cukup juga memberi kesempatan bagi kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih teratur tanpa bergantung pada sistem pergantian penggunaan ruangan.
Koordinasi Pusat dan Daerah Diperlukan
AHY menegaskan bahwa aspirasi mengenai tambahan ruang kelas di Lereh telah dicatat setelah disampaikan melalui TEP 2026. Namun, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas pemerintah karena pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pendidikan melibatkan kewenangan yang berbeda.
Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran dalam aspek pembangunan yang terkait infrastruktur, sedangkan pemerintah daerah di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota juga memegang tanggung jawab dalam urusan sekolah. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat diterjemahkan menjadi langkah penanganan yang tepat.
“Jadi tentu kalau pertanyaannya apakah ada perhatian khusus, ya tadi kami dengar dan catat, karena urusan pembangunannya tentu nanti melalui Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi juga urusan sekolah ini juga menjadi domain dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota,” tutup AHY.
Pendidikan sebagai Bekal Generasi Papua
AHY mengingatkan bahwa wajib belajar tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai kehadiran anak di sekolah. Pendidikan harus memberi pengetahuan sekaligus keterampilan yang cukup bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa depan.
“Ingat kita juga punya program wajib belajar sebetulnya bukan hanya sekadar datang, tetapi ya benar-benar membekali generasi penerus bangsa ini dengan pengetahuan dan kesiapan dalam segi keterampilan. Karena tantangan ke depan tentu semakin menantang, semakin kompleks,” katanya.
Perhatian terhadap Lereh memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan juga bergantung pada kondisi paling mendasar: ruang belajar, jarak yang masuk akal, jalan yang aman, serta transportasi yang dapat diandalkan. Ketika unsur-unsur itu tersedia, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti pembelajaran secara konsisten dan menyelesaikan pendidikan dengan lebih baik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Soroti Keterbatasan Sekolah di Papua AHY Dorong?Soroti Keterbatasan Sekolah di Papua AHY Dorong is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Soroti Keterbatasan Sekolah di Papua AHY Dorong matter?Soroti Keterbatasan Sekolah di Papua AHY Dorong matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.