KPK Panggil Lagi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Terkait Kasus TPPU
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Rita Widyasari dalam Perkara TPPU
Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemeriksaan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Oktober 2026.
“Pemeriksaan dilakukan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Rita menjalani pemeriksaan dengan status tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyamaran hasil gratifikasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang telah berjalan selama beberapa tahun dan mencakup penelusuran aset serta aliran dana.
Dugaan Penyembunyian Gratifikasi Rp436 Miliar
KPK menetapkan Rita sebagai tersangka TPPU pada 16 Januari 2018. Dalam perkara yang sama, status tersangka juga dikenakan kepada Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama. Keduanya diduga menyembunyikan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp436 miliar.
Dana tersebut diduga berasal dari sejumlah sumber yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan daerah. Penyidik mendalami dugaan penerimaan fee proyek, imbalan terkait proses perizinan, serta fee pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam kasus pencucian uang, penyidik tidak hanya menelusuri dugaan penerimaan dana, melainkan juga cara dana itu digunakan atau dialihkan. Rita dan Khairudin diduga memakai hasil gratifikasi untuk membeli kendaraan atas nama pihak lain, mengakuisisi tanah, serta menempatkan uang dengan menggunakan identitas orang lain.
Pola semacam itu menjadi fokus penting dalam penyidikan TPPU karena kepemilikan formal suatu aset tidak selalu menggambarkan pihak yang menikmati atau mengendalikan aset tersebut. Pemeriksaan kembali terhadap Rita diperlukan untuk melengkapi rangkaian pembuktian mengenai asal-usul, penggunaan, dan penguasaan harta yang diduga terkait perkara.
Penyitaan Kendaraan, Tanah, dan Jam Tangan Mewah
Selama proses penyidikan, KPK telah mengamankan berbagai aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang sitaan mencakup 91 unit kendaraan, sejumlah barang bernilai ekonomis, lima bidang tanah dengan total luas mencapai ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.
Pengumuman mengenai penyitaan aset itu disampaikan pada 6 Juni 2024. Penelusuran dan penyitaan harta menjadi bagian penting dalam perkara TPPU karena dapat membantu penyidik menelusuri dugaan perubahan bentuk uang menjadi aset lain.
Selain kendaraan dan properti, keberadaan barang mewah turut diperiksa dalam konteks dugaan aliran dana hasil gratifikasi. Aset-aset yang telah disita nantinya tetap menjadi bagian dari proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan Aliran Dana dari Sektor Batu Bara
Penyidikan perkara ini juga berkaitan dengan dugaan penerimaan dana dari sektor pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara. KPK mengungkap dugaan adanya aliran uang kepada Rita sekitar US$5 untuk setiap metrik ton batu bara.
Perkembangan perkara sektor tambang berlanjut pada 19 Februari 2026, ketika KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.
Kasus yang melibatkan tiga perusahaan itu diduga masih memiliki keterkaitan dengan Rita Widyasari. Penetapan korporasi sebagai tersangka menunjukkan penyidikan tidak hanya menelusuri peran individu, tetapi juga aktivitas badan usaha yang diduga terkait dengan pemberian atau penerimaan gratifikasi.
Kutai Kartanegara sendiri merupakan wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk pertambangan dan perkebunan. Karena itu, proses perizinan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah menjadi area yang memerlukan pengawasan ketat agar kewenangan publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Perkara Gratifikasi Sebelum TPPU
Sebelum dijerat dalam perkara TPPU, Rita lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pada 28 September 2017. Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun dan Khairudin sebagai tersangka.
Rita diduga menerima suap senilai Rp6 miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima. Lokasi perkebunan yang dimaksud berada di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.
Perkara gratifikasi dan TPPU memiliki fokus pembuktian yang berbeda, meski dapat saling berkaitan. Dugaan gratifikasi menyoroti penerimaan uang atau keuntungan yang dikaitkan dengan jabatan dan kewenangan, sedangkan TPPU menelusuri langkah-langkah yang diduga dilakukan untuk menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.
Pemeriksaan kembali terhadap Rita menjadi bagian dari upaya melengkapi fakta hukum dalam perkara tersebut. Proses penyidikan masih menempatkan penelusuran aset, transaksi, serta dugaan relasi antara perizinan dan penerimaan dana sebagai unsur penting yang harus dibuktikan secara menyeluruh.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK Panggil Lagi Eks Bupati Kukar?KPK Panggil Lagi Eks Bupati Kukar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK Panggil Lagi Eks Bupati Kukar matter?KPK Panggil Lagi Eks Bupati Kukar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.