TajukNusa
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

KPK Geledah Kantor PT Djarum Terkait Kasus Bea Cukai

Published Oktober 29, 2026 · Updated Oktober 29, 2026 · By Sarah Smith - tajuknusa.com

Foto : Sarah Smith - tajuknusa.com

KPK Kembangkan Penyidikan Bea Cukai, Kantor PT Djarum di Kudus Digeledah

Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperluas penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam rangkaian pengembangan penyidikan itu, penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Langkah tersebut berlangsung bersamaan dengan penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai atau Kantor Bea Cukai Kudus. Kegiatan ini menjadi bagian dari perkara yang terus dikembangkan KPK melalui surat perintah penyidikan baru.

“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (28/10/2026).

Sprindik merupakan dasar formal bagi penyidik untuk menjalankan proses penyidikan. Penerbitan sprindik baru menunjukkan penyidik tengah menelusuri perkembangan perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor kepabeanan dan cukai.

Penggeledahan Masih Berlangsung

Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kantor PT Djarum termasuk salah satu lokasi yang didatangi tim penyidik. Hingga informasi itu disampaikan, proses penggeledahan masih berjalan.

“Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum. Saat ini penggeledahan masih berlangsung,” tandas Budi.

Penggeledahan merupakan tahapan penyidikan untuk mencari serta mengamankan barang atau dokumen yang dinilai relevan bagi pembuktian perkara. Tindakan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan status hukum pihak atau institusi yang lokasinya diperiksa. Penetapan status tersangka tetap bergantung pada kecukupan alat bukti dan proses hukum yang berjalan.

Dalam perkara ini, perhatian penyidik tidak hanya tertuju pada satu lokasi. Penggeledahan di kantor perusahaan dan kantor pelayanan Bea Cukai Kudus memperlihatkan bahwa KPK sedang mengumpulkan informasi dari sejumlah titik yang dianggap berkaitan dengan pengembangan kasus.

Sprindik Baru dalam Penanganan Kasus Bea Cukai

Sebelum penggeledahan terbaru ini, KPK telah menerbitkan dua sprindik tambahan untuk mendalami dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu penyidikan tersebut telah disertai penetapan tersangka, yakni pejabat Bea Cukai Gatot Heroe.

Satu sprindik lainnya masih bersifat umum. Artinya, penyidikan telah dimulai, tetapi belum ada pihak yang diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proses semacam ini memungkinkan penyidik menggali rangkaian peristiwa, menilai dokumen, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Gatot Heroe diketahui menjabat sebagai Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Wilayah Kediri. Perkaranya masih diproses di KPK. Sementara itu, terdakwa lain, Budiman Bayu Prasojo, yang merupakan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai, masih menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Rangkaian Perkara Dugaan Suap Impor

Pengembangan penyidikan ini berkaitan dengan perkara dugaan suap terkait kegiatan importasi di Bea Cukai. Dalam perkara tersebut, total delapan orang berstatus tersangka dan terdakwa telah diproses secara hukum.

Tiga pihak dari Blueray Cargo telah menerima putusan pengadilan. John Field dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayar, ia dikenai hukuman pengganti 100 hari kurungan.

Dua pihak lain dari perusahaan tersebut, Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 2,5 tahun. Keduanya juga dikenai denda Rp200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan.

Putusan terhadap sejumlah pihak swasta itu menjadi salah satu bagian dari rangkaian penanganan perkara yang lebih luas. Proses hukum terhadap pihak lain dari lingkungan Bea Cukai juga masih berjalan dalam tahap penuntutan maupun persidangan.

Tuntutan bagi Sejumlah Pejabat Bea Cukai

Tiga orang dari pihak Bea Cukai telah menghadapi tuntutan dalam perkara tersebut. Rizal dituntut pidana penjara selama 11,5 tahun. Jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta pembayaran uang pengganti Rp15,7 miliar. Jika uang pengganti itu tidak dibayarkan, tuntutan pidana penggantinya adalah empat tahun kurungan.

Sisprian Subiaksono dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Selain itu, ia dituntut membayar uang pengganti Rp7,4 miliar, SGD150.000, serta US$10.000. Ketentuan pengganti atas kewajiban tersebut berupa tiga tahun kurungan.

Adapun Orlando Hamonangan dituntut hukuman 7,5 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan uang pengganti senilai Rp5.566.221.515, atau sekitar Rp5,5 miliar. Apabila kewajiban uang pengganti tidak dipenuhi, tuntutan pidana penggantinya adalah satu tahun kurungan.

Arti Pengembangan Penyidikan

Perkembangan terbaru menunjukkan penanganan perkara tidak berhenti pada pihak-pihak yang sebelumnya telah dibawa ke persidangan. Dengan sprindik baru, KPK membuka ruang untuk menelusuri dugaan keterkaitan lain dalam perkara Bea Cukai, termasuk alur dokumen, komunikasi, maupun aktivitas yang dinilai penting bagi penyidikan.

Sektor kepabeanan dan cukai memiliki peran penting dalam pengawasan arus barang serta penerimaan negara. Karena itu, proses hukum terhadap dugaan penyimpangan di bidang ini menjadi perhatian publik, terutama dalam memastikan pelayanan dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan.

Penggeledahan di Kudus pada 28 Oktober 2026 masih merupakan bagian dari tahap penyidikan. Kelanjutan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi, dan langkah hukum berikutnya yang ditempuh KPK.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is KPK Geledah Kantor PT Djarum Terkait?

KPK Geledah Kantor PT Djarum Terkait is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does KPK Geledah Kantor PT Djarum Terkait matter?

KPK Geledah Kantor PT Djarum Terkait matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.