2 Tahun Prabowo-Gibran (9): Dua Tahun Berjalan, Apa yang Benar-Benar Berubah?
2 Tahun Prabowo Gibran 9: Mengukur Perubahan yang Dirasakan Masyarakat
Tajuknusa.com – Dalam 2 Tahun Prabowo Gibran 9, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi masa penting untuk menilai perubahan pada hukum, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah, mulai dari penindakan korupsi, dorongan reformasi Polri, digitalisasi pelayanan, efisiensi anggaran, hingga pembentukan lembaga untuk menjalankan agenda prioritas.
Meski demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada banyaknya kebijakan atau struktur baru. Pertanyaan utamanya adalah apakah cara negara bekerja benar-benar menjadi lebih efektif, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Penindakan Korupsi dan Tantangan Pencegahan
Penanganan perkara yang melibatkan kepala daerah, pejabat pemerintah, dan pengadaan barang maupun jasa menunjukkan aparat penegak hukum tetap bekerja. Namun, berulangnya perkara korupsi juga menegaskan bahwa penindakan saja belum cukup untuk menghilangkan persoalan dari akarnya.
Pencegahan perlu menyasar titik-titik rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, konflik kepentingan, politik biaya tinggi, pengawasan anggaran, serta pengawasan internal yang lemah. Keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah tersangka atau aset yang diselamatkan, tetapi juga dari kemampuan negara membuat korupsi semakin sulit dilakukan.
Dalam konteks 2 Tahun Prabowo Gibran 9, Polri, kejaksaan, dan lembaga peradilan memegang peran besar karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan dan rasa aman. Perubahan yang diperlukan bukan sekadar pergantian pimpinan atau penataan organisasi, melainkan pembenahan sistem dan budaya kerja.
Reformasi Aparat, Efisiensi, dan Birokrasi
Penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan, penanganan perkara harus transparan, dan pengaduan warga perlu memperoleh kepastian. Pelanggaran oleh aparat juga harus ditindak secara konsisten agar kepercayaan publik tidak bergantung pada perhatian di media sosial.
Fenomena “no viral, no justice” memperlihatkan masih adanya jarak antara masyarakat dan aparat. Hukum seharusnya bekerja berdasarkan laporan, bukti, dan prosedur yang adil, bukan karena suatu perkara ramai diperbincangkan. Karena itu, tujuan akhir reformasi penegakan hukum adalah membangun kepercayaan masyarakat.
Pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran dalam skala besar. Namun, penghematan belanja belum tentu menghasilkan reformasi birokrasi. Jika perjalanan dinas berkurang tetapi layanan tetap berbelit, atau anggaran rapat dipangkas tetapi pengambilan keputusan tetap lambat, perubahan baru terjadi pada sisi pengeluaran.
Reformasi birokrasi baru terasa apabila prosedur menjadi lebih sederhana, pelayanan lebih cepat, dan hasil kerja dapat diukur. Efisiensi semestinya menjadi pintu masuk untuk membenahi proses kerja pemerintahan, bukan hanya mengurangi anggaran.
Lembaga Baru Harus Memberi Hasil
Pembentukan badan atau lembaga baru dapat dibenarkan bila memang diperlukan untuk menjalankan fungsi strategis negara. Namun, setiap struktur baru membawa konsekuensi berupa kebutuhan anggaran, pegawai, fasilitas, dan koordinasi. Karena itu, keberhasilannya harus dilihat dari hasil yang diberikan, bukan dari jumlah lembaga yang terbentuk.
Apabila lembaga baru mampu memperjelas kewenangan dan mempercepat pencapaian target pemerintah, kapasitas negara dapat meningkat. Sebaliknya, jika hanya menambah lapisan koordinasi serta tumpang tindih kewenangan, birokrasi justru berisiko menjadi lebih berat.
Ukuran perubahan yang paling penting adalah apakah masyarakat memperoleh hukum yang pasti, pelayanan yang mudah, serta pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Masyarakat membutuhkan akses keadilan yang tidak mahal, kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan bagi korban kejahatan, dan layanan publik tanpa keharusan memiliki koneksi. Dalam 2 Tahun Prabowo Gibran 9, perubahan kebijakan dan kelembagaan perlu diuji melalui pengalaman nyata warga ketika berhadapan dengan negara.
Dua tahun pertama dapat menunjukkan arah pemerintahan, tetapi tiga tahun berikutnya menjadi masa konsolidasi yang menentukan. Reformasi hukum tidak boleh berhenti pada penindakan, reformasi aparat tidak cukup dengan pergantian pimpinan, dan efisiensi tidak boleh berhenti pada pemangkasan anggaran. Semua langkah tersebut perlu menjawab satu pertanyaan: apakah kapasitas negara meningkat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat?
FAQ 2 Tahun Prabowo Gibran 9
Apa ukuran utama keberhasilan reformasi pemerintahan?
Ukuran utamanya adalah layanan publik yang lebih mudah, birokrasi yang lebih cepat, aparat yang profesional, serta kepastian hukum yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Mengapa penindakan korupsi belum cukup?
Penindakan penting untuk memberi efek jera, tetapi pencegahan diperlukan agar celah korupsi dalam pengadaan, anggaran, konflik kepentingan, dan pengawasan internal dapat ditutup sejak awal.
Apa yang harus dibuktikan pada sisa masa pemerintahan?
Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kebijakan, efisiensi, dan lembaga yang dibentuk menghasilkan perbaikan sistem: korupsi lebih sulit terjadi, aparat lebih mudah diawasi, dan masyarakat memperoleh pelayanan serta keadilan dengan lebih pasti.