TajukNusa
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

DSSA, BREN, dan CUAN Kena Sanksi Rp 2,1 Triliun Saat IHSG Babak Belur

Published Oktober 17, 2026 · Updated Oktober 17, 2026 · By David Hernandez - tajuknusa.com

Foto : David Hernandez - tajuknusa.com

OJK Kenakan Sanksi Rp 2,1 Triliun atas Dugaan Pelanggaran Pasar Modal

Tajuknusa.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dengan nilai gabungan Rp 2,1 triliun kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Langkah ini dilakukan setelah pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran pada transaksi saham dan proses penawaran umum.

Perhatian terhadap tiga emiten tersebut muncul ketika pasar saham Indonesia sedang menghadapi tekanan pada indeks harga saham gabungan (IHSG). Saham DSSA, BREN, serta CUAN sebelumnya tercantum dalam daftar high shareholding concentration (HSC), kategori yang menggambarkan kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

OJK tidak menyebut ketiga saham itu sebagai penyebab langsung pelemahan IHSG. Namun, temuan terkait struktur kepemilikan dan dugaan pelanggaran di pasar modal menjadi bagian penting dari pengawasan regulator, termasuk di tengah evaluasi klasifikasi pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI Inc.

Rincian Sanksi untuk Tiga Emiten

DSSA menerima sanksi administratif terbesar, yakni Rp 1,5 triliun. BREN dikenai sanksi Rp 500 miliar, sementara CUAN mendapatkan sanksi Rp 100 miliar. Total keseluruhannya mencapai Rp 2,1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi terus dilakukan. Dari 61 saham dalam daftar HSC, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 31 saham dan menemukan potensi dugaan tindak pidana pasar modal.

“Dari 61 saham yang masuk dalam daftar HSC, sebanyak 31 di antaranya telah dilakukan pemeriksaan dan terindikasi memiliki potensi dugaan pelanggaran pidana di pasar modal,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Dugaan Manipulasi Transaksi DSSA

Pemeriksaan terhadap perdagangan saham DSSA mencakup periode 2023 hingga 2026. OJK menemukan dugaan praktik manipulasi pasar yang melibatkan nasabah individu dan institusi melalui sejumlah anggota bursa.

Praktik tersebut diduga dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga harga saham DSSA mengalami kenaikan signifikan. Untuk memperdalam penelusuran, OJK meminta data serta dokumen dari anggota bursa yang terkait dan meneliti aliran dana dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dalam proses pemeriksaan itu, regulator telah memanggil 12 direksi perusahaan efek, 15 orang individu, dan 11 badan hukum asing. OJK juga menemukan bukti pelanggaran oleh direksi perusahaan efek tertentu dan menjatuhkan pembekuan izin kepada pihak yang bersangkutan.

Kasus DSSA berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, termasuk ketentuan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan dan harga efek.

Penawaran Umum BREN dan CUAN Disorot

Pemeriksaan atas BREN dan CUAN berfokus pada proses penawaran umum saham. OJK menemukan indikasi bahwa alokasi saham telah dirancang sejak awal untuk kelompok yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali.

Regulator juga melihat dugaan tindakan yang menyesatkan dalam mekanisme penjatahan. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengendali perusahaan disebut memperoleh saham dalam jumlah besar dengan identitas yang dikaburkan. Kondisi itu berpotensi membuat kepemilikan saham menumpuk pada kelompok tertentu dan membatasi jumlah saham yang benar-benar tersedia bagi pasar.

Struktur kepemilikan seperti ini menjadi perhatian karena saham yang beredar terbatas dapat membuat pergerakan harga lebih sensitif terhadap transaksi dalam jumlah tertentu. Bagi investor, jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara luas atau free float merupakan salah satu aspek yang relevan dalam menilai likuiditas sebuah saham.

Dalam pemeriksaan BREN dan CUAN, OJK meminta dokumen dari empat anggota bursa yang menjalankan peran sebagai penjamin emisi efek serta tiga bank kustodian. Penelusuran juga mencakup arus dana dan pemanggilan terhadap lima direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta tujuh pihak yang terkait dengan penjatahan pasti atau fixed allotment.

Dugaan pelanggaran pada penawaran umum kedua emiten tersebut dikaitkan dengan Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal, beserta perubahan ketentuannya dalam UU P2SK. OJK menyatakan terdapat indikasi keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari dugaan pelanggaran transaksi DSSA maupun pemesanan saham BREN dan CUAN.

Potensi Keterlibatan Aparat Penegak Hukum

Penanganan perkara ini dapat berlanjut ke ranah penegakan hukum. Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mengerahkan tim Bareskrim untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan terkait dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di pasar modal.

“Dengan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan di pasar modal,” ujarnya.

Penyelidikan dapat mencakup perusahaan sekuritas maupun individu yang diduga terkait, dengan ruang lingkup yang ditentukan oleh hasil pengumpulan alat bukti. Proses tersebut menegaskan bahwa pengawasan pasar modal tidak hanya menyasar emiten, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, penjaminan emisi, kustodian, dan penjatahan saham.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan reformasi pasar modal tetap berjalan. Penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pasar saham Indonesia.

Bagi pelaku pasar, perkembangan perkara ini menjadi pengingat bahwa kenaikan harga saham dan tingginya minat investor perlu dibaca bersama dengan kualitas likuiditas, struktur kepemilikan, serta kepatuhan terhadap aturan pasar modal. Kejelasan penegakan hukum juga penting agar transaksi saham berlangsung secara wajar dan mencerminkan mekanisme pasar yang sehat.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is DSSA BREN dan CUAN Kena Sanksi?

DSSA BREN dan CUAN Kena Sanksi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does DSSA BREN dan CUAN Kena Sanksi matter?

DSSA BREN dan CUAN Kena Sanksi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.