Nasional

KPK Beberkan Modus Korupsi Dana Bencana Adik Eks Kepala BNPB

codex-c3ed88fd54924d6abb03de12a0d7bc88

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB Senilai Rp148 Miliar

Tajuknusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang 2024 hingga 2026. Perkara ini mencakup dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan serta praktik suap yang berkaitan dengan paket-paket pengadaan dana kebencanaan.

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB Suharyanto. Empat tersangka lain ialah Richard Erlangga (RIC), Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Syifa Nrika Ghifarin (SNG), dan Gery Prasetiawan (GER).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik menemukan dua kelompok dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Keduanya berkaitan dengan pemanfaatan DSP yang menggunakan rencana kerja kolaboratif atau RKK.

“KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud, justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB,” ujar Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Dugaan Afiliasi Penyedia dalam Pengadaan

Klaster pertama menyangkut dugaan konflik kepentingan pada proses pengadaan barang dan jasa BNPB selama tiga tahun. BNPB disebut menggunakan metode penunjukan langsung untuk bekerja sama dengan sejumlah penyedia. Sejumlah penyedia itu diduga memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan ketika ia menjalankan tugas sebagai tenaga ahli kepala BNPB.

Nilai pengadaan dari DSP kebencanaan yang menjadi perhatian penyidik mencapai sekitar Rp148 miliar. Angka tersebut terdiri atas Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, serta Rp50 miliar pada 2026.

“Total nilai pengadaan dari DSP kebencanaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar, dengan rincian pada 2024 sejumlah Rp45,76 miliar, 2025 sejumlah Rp52,27 miliar, dan pada 2026 sejumlah Rp50 miliar,” kata Taufik.

Dana pengadaan yang mengalir kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi diduga tidak seluruhnya digunakan sebagaimana tujuan pengadaan. Penyidik mendalami dugaan pemanfaatan dana itu untuk kepentingan pribadi, salah satunya melalui pembelian saham PT Medela Potentia (PT MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (PT AVE).

PT AVE disebut memiliki 150,4 juta lembar saham, atau 1,07 persen, di PT MDLA. Dengan harga Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar.

“Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen dengan nilai saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, atau setara Rp30,98 miliar,” tutur Taufik.

Dugaan Fee Pengadaan dan Aliran Uang

Bagian lain dari penyidikan berhubungan dengan dugaan penerimaan suap oleh pihak di lingkungan BNPB. Richard Erlangga diduga meminta fee kepada penyedia yang ingin memperoleh paket pengadaan pada 2026.

PT Trans Lintas Selaras (PT TLS) diduga menyetujui permintaan tersebut. Dalam rentang Januari sampai September 2026, Richard melalui pihak perantara diduga menerima Rp2,38 miliar dari Gery Prasetiawan, direktur PT TLS.

Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang kepada Gabriel Purwaka Sigit. Ia menjabat kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Pada periode yang sama, Gery diduga menyerahkan Rp140 juta kepada Gabriel.

“Dalam periode sama, GER juga diduga memberikan uang kepada saudara GPS selaku kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sebesar Rp140 juta,” beber Taufik.

Selain uang tersebut, Gabriel diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, uang asing senilai US$7.500 dan SGD9.000, 56 keping emas dengan berat 133 gram, serta tabungan emas 192 gram. Sejumlah pemberian itu diduga berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB.

Bermula dari Operasi Tangkap Tangan

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan terhadap 15 orang di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan BNPB.

Setelah pemeriksaan selama 1 x 24 jam dan gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam operasi itu, penyidik mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan Rp5,47 miliar. Barang bukti mencakup uang tunai Rp3,35 miliar, aset kripto senilai Rp1,10 miliar, US$7.500, SGD9.000, 56 keping emas seberat 133 gram yang ditaksir Rp315,8 juta, serta tabungan emas 192 gram bernilai Rp452 juta.

DSP pada dasarnya disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana secara cepat. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengadaan dana tersebut menjadi perhatian penting, khususnya terkait tata kelola, pemilihan penyedia, dan pengawasan atas penggunaan anggaran pada situasi kedaruratan.

Penyidikan KPK kini menempatkan dugaan hubungan afiliasi, proses penunjukan penyedia, serta aliran dana dan aset sebagai bagian utama yang perlu dibuktikan. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Frequently Asked Questions

What is KPK Beberkan Modus Korupsi Dana Bencana?

KPK Beberkan Modus Korupsi Dana Bencana is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does KPK Beberkan Modus Korupsi Dana Bencana matter?

KPK Beberkan Modus Korupsi Dana Bencana matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *