BPK Mulai Pemeriksaan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara 2025
Tajuknusa.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pengawasan atas tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Fokus pemeriksaan kali ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara untuk tahun buku 2025.
Dimulainya pemeriksaan tersebut ditandai dengan kegiatan bersama Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026. Audit ini menempatkan BPI Danantara sebagai salah satu objek pemeriksaan strategis BPK, mengingat cakupan struktur dan entitas yang berada di dalamnya.
“Pemeriksaan ini menjadi salah satu pemeriksaan strategis BPK untuk memastikan kewajaran laporan keuangan, sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam struktur BPI Danantara,” kata Slamet dalam keterangan resminya.
Cakupan Pemeriksaan Meliputi Entitas Danantara dan BUMN
Pemeriksaan tidak hanya mencakup BPI Danantara sebagai entitas utama. BPK juga akan menelaah PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), serta seluruh badan usaha milik negara yang menjadi bagian dari struktur BPI Danantara.
Cakupan tersebut membuat pemeriksaan konsolidasian menjadi penting untuk melihat hubungan keuangan antarentitas, kelengkapan pencatatan, dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Dalam praktik audit grup, penilaian tidak berhenti pada satu perusahaan induk, melainkan turut mempertimbangkan data dari komponen-komponen yang memengaruhi angka konsolidasian.
Pengawasan BPK dijalankan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Landasan lain yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta perubahan-perubahannya, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.
Pasal 3K dalam ketentuan BUMN tersebut secara tegas menetapkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara diperiksa oleh BPK. Ketentuan ini menegaskan peran BPK dalam memberikan keyakinan publik atas pengelolaan keuangan pada struktur BPI Danantara.
Tahap Persiapan Dilakukan Sebelum Audit Berjalan
BPI Danantara telah menyerahkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 yang belum diaudit kepada BPK pada 20 Juli 2026. Dokumen unaudited itu menjadi salah satu dasar bagi auditor untuk menyiapkan pemeriksaan yang akan dilakukan.
Surat Tugas Pemeriksaan diterbitkan pada 14 Agustus 2026. Jeda antara penerimaan laporan dan terbitnya surat tugas tersebut digunakan BPK dalam persiapan audit grup, termasuk memperbarui pemetaan risiko, menentukan materialitas, serta menyusun strategi pemeriksaan.
“Periode tersebut merupakan fase kerja intensif yang diperlukan untuk melakukan pemutakhiran penilaian risiko, materilitas, dan strategi pemeriksaan serta memastikan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan sesuai standar pemeriksaan,” ujarnya.
Materialitas merupakan pertimbangan audit untuk menentukan besaran atau jenis informasi yang dapat memengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan. Sementara itu, pemetaan risiko membantu auditor menentukan area yang membutuhkan perhatian lebih besar selama pemeriksaan berlangsung.
Persiapan tersebut relevan bagi audit atas kelompok usaha yang melibatkan banyak entitas. Auditor perlu memahami struktur organisasi, proses konsolidasi, transaksi penting, sistem pencatatan, serta pembagian peran antara entitas utama dan perusahaan-perusahaan komponen sebelum menarik kesimpulan atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Penilaian Kewajaran, Kepatuhan, dan Pengendalian Internal
Tujuan utama pemeriksaan BPK adalah memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan BPI Danantara. Untuk mencapai tujuan itu, auditor akan menguji apakah penyajian laporan telah selaras dengan standar akuntansi, apakah pengungkapan informasi sudah memadai, dan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi.
Efektivitas sistem pengendalian intern juga menjadi bagian penting dari pemeriksaan. Sistem ini berkaitan dengan prosedur dan mekanisme yang digunakan organisasi untuk menjaga keandalan informasi keuangan, mendukung kepatuhan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses pengelolaan dana dan aset.
BPK menerapkan pendekatan audit berbasis risiko. Melalui pendekatan ini, auditor mengidentifikasi serta merespons kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Area yang menjadi perhatian dapat meliputi risiko fraud, penyalahgunaan, ketidakpatuhan terhadap aturan, hingga kelemahan pengendalian internal.
Pendekatan berbasis risiko memungkinkan sumber daya pemeriksaan diarahkan pada aspek yang memiliki dampak lebih besar terhadap kewajaran laporan keuangan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan dokumen, kelengkapan informasi, dan akses auditor kepada pihak-pihak yang memahami proses maupun transaksi relevan.
“Kami ingin menggarisbawahi bahwa dalam pemeriksaan berbasis risiko, auditor grup hanya dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan merespons risiko material apabila memperoleh akses yang memadai terhadap data, informasi, dan individu yang relevan. Oleh karena itu, dukungan penuh dari BPI Danantara, jajaran BUMN, dan KAP komponen atas aspek ini menjadi sangat penting bagi kelancaran dan kualitas hasil pemeriksaan,” kata Slamet.
Dukungan dari BPI Danantara, jajaran BUMN dalam strukturnya, serta kantor akuntan publik komponen diperlukan agar proses pengumpulan bukti audit berjalan utuh. Akses yang memadai memungkinkan auditor menilai transaksi, pengungkapan, dan pengendalian secara lebih tepat.
Pemeriksaan ini pada akhirnya diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPI Danantara. Opini atas laporan keuangan akan menjadi salah satu unsur penting untuk menilai apakah informasi keuangan yang disampaikan telah disajikan secara wajar sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BPK Kawal Tata Kelola dan Akuntabilitas?
BPK Kawal Tata Kelola dan Akuntabilitas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BPK Kawal Tata Kelola dan Akuntabilitas matter?
BPK Kawal Tata Kelola dan Akuntabilitas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.